TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pembicaraan politik menjelang Pilkada terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Namun pembahasannya lebih cenderung mengenai parpol dan kandidat, bukan soal penyelenggarannya.
Hal ini disebut-sebut karena KPU dan Bawaslu yang kurang getol melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyrakat. Sehingga pembahasan mengenai proses Pilkada termasuk pengawasan partisipatif sangat minim.
Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Zaki Pratama Sauri mengatakan bahwa upaya untuk mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif selalu dilakukan. Namun hal itu kembali kepada mainset masyarakat mengenai ketertarikan dalam membicarakan politik.
Baca Juga:Golkar-PKB Makin Serius Buka Peluang Koalisi di Pilkada Kota Tasikmalaya, PAN Bagaimana?Forsil RT RW Bicarakan Soal Insentif dan Pilkada di Kota Tasikmalaya 2024
“Ya mungkin itu (partai dan kandidat) lebih menarik untuk dibicarakan di masyarakat,” ucapnya usai deklarasi kampung pengawasan partisipatif di Singkup Kecamatan Purbaratu, Minggu (21/7/2024).
Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya melakukan sosialisasi dan ajakan kepada warga. Di mana sebelumnya Bawaslu membentuk forum-forum warga pengawas partisipatif di tingkat kota dan kecamatan. “Kemudian nanti ada program pendidikan pengawasan partisipatif,” ucapnya.
Agar lebih menarik dan memasyarakat, deklarasi kampung pengawasan partisipatif juga menjadi salah satu strategi Bawaslu. Di mana sosialisasi dan edukasinya dilaksanakan di lapangan terbuka dan ikut mengangkat potensi produk lokal. “Di sini kan mayoritas sebagai perajin,” terangnya.
Selama ini, Bawaslu intens mengajak warga untuk menjadi pengawas partisipatif di Pilkada Kota Tasikmalaya. Disinggung soal timbal balik kepada warga yang proaktif melakukan pengawasan, diakuinya tidak ada reward secara nominal. “Reward-nya apresiasi,” katanya.
Dilakukannya deklarasi kampung pengawas partisipatif di Singkup Purbaratu, pasalnya wilayah tersebut terbilang paling ujung dan cukup jauh jangkauannya dari Kantor Bawaslu. Wilayah pinggiran ini menurutnya menjadikan wilayah ini cukup rawan terjadi pelanggaran pemilu. “Daerah perbatasan itu bisa dikategorikan sebagai wilayah rawan pelanggaran,” katanya.
Camat Purbaratu Yogi Subarkah mengatakan bahwa untuk partisipasi pengawasan di wilayah Purbaratu memang belum bisa dianalisa. Pasalnya, belum ada survei yang khusus mengenai hal tersebut. “Tapi dengan kegiatan ini kita berharap menjadi motivasi untuk warga bisa turut serta mengawasi jalannya Pilkada Kota Tasikmalaya,” ucapnya.