Tedi juga menilai bahwa rekomendasi yang datar tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.
Dia mendorong DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi yang lebih substansial dan melakukan audit investigasi untuk memastikan pertanggungjawaban atas anggaran yang tidak jelas peruntukannya.
Hal ini dianggapnya sebagai langkah penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:Petani Muda Bisa Wujudkan Kemandirian Pangan, Kementan Optimalkan Peran BPPPengangguran di Kota Banjar Capai 5.914 Orang, Lowongan Pekerjaan Diserbu
Terakhir, Tedi menekankan bahwa DPRD harus bergerak lebih aktif dalam menanggapi temuan-temuan BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta menjaga kepercayaan publik. (Deni Nurdiansah)