TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penyelenggara Pilkada 2024 dituntut untuk bekerja sesuai tupoksinya. Kekeliruan sedikit saja, bukan hanya persoalan hukum namun juga bisa memicu konflik horizontal.
KPU dan Bawaslu merupakan lembaga terdepan dalam terlaksananya Pilkada dengan baik, termasuk di Kota Tasikmalaya. Ketika penyelenggara sudah macam-macam, dampaknya bisa memicu konflik di masyarakat.
Hal itu diungkapkan KH Aminudin Busthomi, Ketua MUI Kota Tasikmalaya yang juga menjadi kandidat di Pilkada. Menurutnya KPU harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diberikan dan bersikap adil kepada masyarakat. “Kalau semua taat hukum, taat regulasi, Insya Allah Pilkada ini sesuai harapan,” ungkapnya, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga:Didominasi Wajah Lama, PPK Cihideung Instruksikan Pantarlih Pilkada Kota Tasikmalaya Langsung KerjaBawaslu Paparkan Potensi Kenakalan Pantarlih di Pilkada Kota Tasikmalaya, Warga Diminta Ikut Mengawasi
Apabila penyelenggara pemilu sudah sudah main-main apalagi melakukan pelanggaran yang berakibat hukum, efeknya tidak sepele. Karena hal tersebut bisa memicu konflik horizontal dan stabilitas daerah. “Ini yang kita khawatirkan, kalau nanti sampai terjadi konflik,” ucapnya.
Perlu diingat, lanjut KH Aminudin, gesekan di Pilkada ini lebih panas dibanding Pileg ataupun Pilpres. Apalagi Kota Tasikmalaya tergolong daerah sensitif dan punya pengalaman yang buruk mengenai konflik dalam urusan Pilkada.
“Di Pilkada 2007 kan muncul konflik yang sangat panas, untungnya saat itu bisa diredam oleh pak Suntana (Kapolres kala itu),” terangnya.
Selain soal pelanggaran, tranparansi penyelenggara juga jangan dikesampingkan. Khususnya ketika ada oknum penyelenggara yang melakukan pelanggaran. “Kalau ada pelanggaran, informasikan kepada rakyat serta penindakannya,” katanya.
KH Aminudin Busthomi menjadi salah satu tokoh yang didatangi oleh KPU untuk seremonial pencocokan dan penelitian. di mana hadir Anggota KPU Jawa barat Adi Saputro, pejabat KPU Kota Tasikmalaya dan PPK Cihideung.
Masih soal Pilkada, KH Aminudin KPU juga diminta untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Jangan sampai upaya tersebut hanya sebatas seremonial saja. “Ada kearifan lokal, yaiti melaluo silaturahmi door to door,” katanya.
Ketua PPK Cihideung Zaki Nurulhaq mengatakan bahwa untuk seremonial, Coklit di wilayahnya mendatangi tiga tokoh. Selain KH Aminudin, ada juga Ketua Komisi III DPRD Enan Suherlan dan Wakil Ketua PCNU Ust Romeo Ray Rangkuti. “Itu untuk seremonial saja, untuk coklit di lapangannya tentu dilakukan menyeluruh,” katanya.(rga)