CIAMIS, RADARTASIK.ID – Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Ciamis turut memberikan pandangan soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis tahun 2023.
Hal itu tersaji dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ciamis dengan agenda penyampaian pandangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis tahun 2023 pada Rabu 19 Juni 2024.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Ciamis H Awan Setiawan mengatakan Fraksi Partai Gerindra memang awalnya mengucapkan selamat kepada pemerintah atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca Juga:Masa Tugas Ketua KNPI Kota Tasikmalaya Akan Berakhir, Emang Kapan Sudah Bekerjanya?Ormas Islam, Ponpes Sampai Parpol Dapat Keberkahan Idul Adha dari Bacalon Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi
Akan tetapi hal itu tidak boleh membuat semua terlena. Awan meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Ciamis terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dengan temuan-temuan (BPK, Red) di beberapa SKPD,” katanya kepada Radar, Senin 24 Juni 2024.
Selanjutnya, pihaknya pun menyoroti penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2023 menukik 9,10 persen di banding tahun anggaran 2022.
Padahal Perda tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah telah terbit, yang harusnya bisa membuat PAD meningkat.
“Oleh karenanya dengan penurunan ini harus mendapatkan perhatian dari dinas instansi atau lembaga yang diberi tugas kewenangan tentang pendapatan daerah,” kata dia.
Kemudian, lanjut dia, apabila anggaran pendapatan daerah menurun atau berkurang, sektor pembangunan infrastruktur harus diutamakan. Sebab dapat menunjang kepada perekonomian daerah.
“Lalu pemerintah daerah harus mampu menggaet investor yang berkualitas. Sehingga sektor industri bisa berkembang untuk menunjang perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Fatkhur Rizqi)