Sebagai anggota Komisi II, dia menjelaskan bahwa dana bergulir di tahun 2023 harus dijelaskan dengan jelas oleh eksekutif, dan jumlah piutang yang belum diterima pemkot perlu dirinci secara detail.
Isep menekankan bahwa dana yang sudah lama ini perlu dikaji untuk menemukan solusi agar tidak menjadi beban bagi Pemkot dan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS, Dede SIP, menyatakan bahwa pada tahun 2023, pemkot mengklaim telah mencapai peningkatan terhadap target PAD. Ia mengapresiasi kerja keras eksekutif dan berharap hal tersebut dapat terus ditingkatkan.
Baca Juga:Prediksi Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Die Mannschaft Incar Tiket Babak Gugur Lebih AwalPrediksi Kroasia vs Albania di Euro 2024: Siapa yang Akan Bangkit di Hamburg?
Namun, berdasarkan rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya tahun 2023, Fraksi PKS meminta agar Pemkot Tasikmalaya memperhatikan beberapa kelemahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Dede menyoroti kurangnya transparansi dari dinas pemungut dalam memberikan data potensi pajak dan retribusi ke DPRD, yang menghambat proses pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, ia mencatat kurangnya koordinasi antardinas terkait serta instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Retribusi, yang menyebabkan hilangnya potensi pendapatan, seperti pajak hotel, reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan parkir.
Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada sanksi dan ketegasan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi aturan. Meskipun laporan keuangan menunjukkan pencapaian target, masih terdapat kebocoran di lapangan akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian.
Dede juga mempertanyakan upaya pemkot dalam melakukan inovasi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi guna meningkatkan PAD.
Sekretaris Fraksi Gabungan PKB, Demokrat, dan Bintang Restorasi, Tjahja Wandawa, menyatakan bahwa pemkot telah berhasil menyajikan laporan pengelolaan keuangan dengan baik, yang dibuktikan dengan perolehan WTP untuk kedelapan kalinya. Namun, ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah sejauh mana pengelolaan keuangan tersebut diimplementasikan ke masyarakat melalui program pembangunan dan kegiatan pemerintah.
Menurut dia, meskipun WTP penting untuk akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan akuntansi pemerintahan, efektivitas di lapangan juga harus diukur untuk menilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. (Firgiawan)