Anggota Fraksi PPP, Hj Ai Elah, berharap agar raihan WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sebanding dengan peningkatan kinerja pelayanan publik.
”Tingkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran belanja dan prioritas belanja ke pembangunan sesuai visi misi daerah,” ungkapnya.
Fraksi PPP juga mendorong pemkot untuk meningkatkan pendapatan yang belum optimal melalui kolaborasi yang lebih baik dengan DPRD demi mewujudkan visi misi pembangunan daerah yang lebih baik.
Baca Juga:Prediksi Jerman vs Hungaria di Euro 2024: Die Mannschaft Incar Tiket Babak Gugur Lebih AwalPrediksi Kroasia vs Albania di Euro 2024: Siapa yang Akan Bangkit di Hamburg?
Denny Romdhoni dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa opini WTP adalah tolok ukur akuntabilitas laporan keuangan. Namun, ia menekankan pentingnya kewajaran penyajian dan asas akuntabilitas serta transparansi. ”Supaya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan ASN (aparatur sipil negara, Red.) dan anggota DPRD,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ini adalah amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dan mungkin pembentukan panitia khusus (pansus).
Denny Romdhoni menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban APBD 2023 sudah sesuai karena telah diperiksa oleh BPK. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran ke depan lebih selektif, terutama untuk anggaran yang rentan terhadap temuan.
Sebagai contoh, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih menggunakan depo ikan sebagai tempat sementara, yang seharusnya mendapat perhatian serius dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) agar menjadi prioritas.
Enan Suherlan dari Fraksi PAN menjelaskan bahwa laporan keuangan pemkot mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang harus disusun secara akuntabel dan mengedepankan nilai good governance.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya itu berharap laporan ini dapat mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketua Fraksi Golkar Isep Rislia mengapresiasi langkah pemkot yang berhasil melampaui target PAD pada tahun 2023. Namun, ia berharap bahwa perhitungan target capaian di masa depan dilakukan oleh lembaga ahli untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
Baca Juga:Gol Spektakuler Bintang Muda Real Madrid Bantu Turki Taklukkan Georgia, Nyaman di Puncak Grup F Euro 2024Hari Ini, Bawaslu Kota Banjar Umumkan Hasil Verifikasi Laporan Sengketa dari Pasangan Akhmad Dimyati-Alam
Menurut dia, beberapa sumber pendapatan membutuhkan data yang tepat agar dinas terkait tidak merasa terbebani.