TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Perjalan dinas luar ke Balikpapan, Kalimantan Timur dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 yang berlangsung pada 3-6 Juni 2024 disebutkan menggunakan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kendati demikian, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada MH, berpendapat menghadiri kegiatan Apeksi tidak perlu melibatkan banyak pegawai. Cukup kepala daerah dan Eselon II.
Sebab jika terlalu banyak orang berangkat, maka butuh banyak uang untuk membayar tiket pesawat, penginapan dan lainnya. Apalagi jika tiap kepala dinas memboyong staf dan tim dokumentasi.
Baca Juga:Supriana Dapat Dukungan dari ‘Ajengan Tajug’ untuk Maju di Pilkada BanjarYanto Oce dan Strategi Silent Majority di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024!
“Ini kan penghamburan anggaran. Kalau lebih dari satu orang dikali tiket pesawat berapa. Rakernas Apeksi itu sebetulnya tidak harus melibatkan banyak orang. Cukup kepala daerah dan eselon 2. Memang Rakernas Apeksi itu kan tujuannya, untuk menyamakan persepsi, membandingkan dengan kabupaten/kota lain. Yang diharapkan yang hadir cukup dengan pemangku kebijakan,” jelas Dodo kepada RadartasikID pada Rabu, 5 Juni 2024.
Ia pun menyesalkan ketika ada pejabat memanfaatkan perjalanan dinas untuk ‘pelesiran’. Hal itu sebagaimana terlihat pada status Whatsapp dan media sosial. Seluruh pejabat yang ikut hampir rata-rata memamerkan cerita perjalanan mereka lewat status pribadi dan akun medsos.
“Update status jalan-jalan di Kaltim, melukai hati rakyat. Sementara ada kegagalan panen harus segera di follow up. Dimana peran negara? Harus hadir di saat krisis seperti ini. Ke Kaltim bukan jalan-jalan. Itu mestinya hanya orang yang berkepentingan. Anggaran tidak besar, kalau hanya orang yang berkepentingan saja. Pelayanan tidak akan terbelangkai,” paparnya.
Namun bukan berarti selain Eselon II tidak penting, Dodo menyebut Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini mesti melihat keadaan anggaran yang tengah ‘seret’ ini.
“Rapat kerja nasional terbatas. Ini kan harus ditinjau dari tingkat urgensitas dari pegawai yang ikut. Atau sebatas penggembira saja? Kalau memang peserta cukup kepala daerah ya tinggal didampingi sekda dan kepala dinas. Mana yang lebih substansif? memberangkatkan sekian ratus orang kah?” ucapnya.