TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pedestrian Jalan Cihideung dinilai lebih membutuhkan pemeliharaan dan penguiatan fungsi dibanding penatan ulang. Pasalnya penataan ulang akan lebih rumit mengingat hal tersebut akan melibatkan berbagai sektor.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan mengaku belum menerima informasi secara langsung dari eksekutif soal rencana penataan ulang. Jika memang ada rencana tersebut, tentunya harus jelas apa yang akan ditata. “Sejauh ini belum ada informasi masuk soal penataan ulang,” terangnya kepada Radartasik.id, Senin (27/5/2024).
Pihaknya menilai bahwa secara infrastruktur kawasan pedestrian lebih membnutuhkan pemeliharaan. Serta evaluasi agar area tersebut bisa lebih terjaga kondisinya secara fisik. “Kalau ada yang rusak ya diperbaiki dan dievaluasi penyebabnya supaya tidak mudah rusak,” ucapnya.
Baca Juga:Ada Tiang Listrik dan Kabel Internet! Manajemen Lalu Lintas Simpang Lingkar Utara Tasikmalaya Masih Uji CobaPedagang di Lapangan Alun-Alun Dadaha Bakal Diakomodir, Tapi Ada Syaratnya
Tidak kalah penting, perlu juga penguatan fungsi atas infratsrtuktur di area pedestrian. Karena bisa jadi penggunaan yang tidak sesuai fungsi, membuat kerusakan lebih cepat. “Ya misal ketika banyak kendaraan masuk, apa sesuai fungsinya atau tidak,” terangnya.
Ketika memang akan ditata ulang, tentunya harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Supaya ada kejelasan hal-hal apa saja yang memang akan diperbaiki. “Apa pedagangnya atau apanya yang ditata itu,” ucapnya.
Hal serupa juga diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD H Wahid juga mengaku tidak mendapat informasi soal rencana penataan ulang pedestrian. Pihaknya pun mempertanyakan objek yang akan ditata ulang. “Karena kami juga belum ada info soal rencana penataan ulang,” tuturnya.
Jika memang akan ditata ulang, pihaknya tidak mempersoalkan selama pengkajiannya komprehensif. Di mana harus ada pengkajian yang melibatkan OPD-OPD terkait supaya penataannya utuh. “Semua harus duduk bersama dulu, jangan sampai tiba-tiba ditata ulang tanpa ada pembahasan secara utuh,” terangnya.
H Wahid pun mencontohkan soal booth BjB yang entah bagaimana nasibnya. Di mana saat itu both untuk PKL itu dipasang namun ditarik lagi karena belum adanya koordinasi antar dinas. “Jadi jangan ada lagi hal-hal seperti itu,” imbuhnya.(rga)