TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluh kekurangan anggaran. Baik yang menangani infrastruktur, kebersihan, kebencanaan, hingga pariwisata.
Pada sektor pelayanan kebencanaan misalnya, UPTD Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tasikmalaya baru direncanakan punya kantor layak tahun ini.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk merenovasi bangunan bekas pasar ikan Indihiang yang sejak lama telah digunakan sebagai basecamp sementara.
Baca Juga:Mantan Komisioner KPU Kota Banjar Memilih Daftar Sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota, Lebih Realistis?H Amir Mahpud Sang "Penganut Mazhab Survei" Tentukan Pendamping Viman di Pilkada 2024!
Selama ini Damkar tak punya kantor tetap dan selalu berpindah-pindah. Dari mulai eks terminal Cilembang, Jalan Siliwangi, dan sekarang eks pasar ikan Indihiang.
“Kami ini seperti dinas dhuafa. Sebab kebencanaan adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya BPBD atau Damkar. Justru kami punya peran vital dan harusnya dimaksimalkan (anggaran),” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Ucu Anwar Surahman pada Selasa, 21 Mei 2024.
Demikian juga dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar). Dinas ini tak punya anggaran pemeliharaan yang cukup untuk permak kawasan Pedestrian Cihideung, juga aset yang ada di kawasan Dadaha.
“Tidak ada anggaran pemeliharaan. Untuk itu (Payung Geulis) nanti kita coba cari (bantuan) dari BUMN mungkin,” kata Kepala Disporabudpar, Deddy Mulyana saat ditanya tentang pemeliharaan keindahan Pedestrian.
Tak kalah menyedihkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) juga mengeluhkan kondisi serupa.
DPUTR mengaku hanya mendapat anggaran pemeliharaan sebesar Rp 2,4 Miliar tahun 2024 ini. Nominal itu sudah termasuk untuk pemeliharaan aspal, jalan rusak, alat operasional, hingga upah.
“Mudah-mudahan ada anggarannya untuk perbaikan,” kata Kadis PUTR, Hendra Budiman, saat disinggung soal kerusakan andesit di depan Taman Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Nana Suryana Mulai Tancap Gas untuk Pilkada Kota BanjarLama Tak Terdengar, H Maman Padud Kota Banjar Tiba-Tiba Datangi Partai Golkar, Mau Apa?
Lalu, ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang pada tahun 2024 ini mendapat alokasi anggaran Rp 13 miliar.
Nominal itu disebut hanya cukup untuk memenuhi pemeliharaan kendaraan operasional sampah serta membayar upah para petugas kebersihan.
“Sangat kurang. Kita cuman cukup BBM hanya sampai bulan September karena tahun ini anggaran kami dipotong besar. Ya mungkin untuk Pemilu atau apalah saya tidak tahu. Jadi kalau tidak ada penambahan nanti ya saya tidak tahu bagaimana,” ungkap Deni Diyana, Kadis LH, kepada Radartasik.id pada pertengahan Februari lalu.