PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Citra pariwisata Kabupaten Pangandaran bisa rusak akibat maraknya pungutan liar (pungli) parkir yang menyasar para wisatawan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran M Taufiq Martin mengatakan bahwa jika ada wisatawan yang kena parkir liar, maka pihak Dinas Perhubungan yang harus bertanggung jawab dan bergerak untuk menuntaskannya.
”Kita sudah ada perda (peraturan daerah) dan perbup (peraturan bupati), maka Dishub yang harus menyelesaikannya,” ucapnya kepada Radartasik.id, Minggu, 19 Mei 2024.
Baca Juga:Makin Menguat, 39 Dewan PAC PKB Se-Kabupaten Tasikmalaya Dukung Acep Adang Jadi Calon Bupati TunggalPT Daya Adicipta Motora Selenggarakan Kontes Layanan Honda Regional Jawa Barat
Kemudian ada juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tugasnya menegakkan perda. Mereka bisa berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk menuntaskan masalah parkir.
”Lalu soal getok harga di lahan pribadi, harusnya Dishub berbicara ke pemilik lahan pribadi itu agar bisa selaras dengan pemkab,” terang Martin.
Menurut dia, penentuan tarif parkir di lahan milik pribadi oleh para pemiliknya memang tidak ada masalah. ”Tinggal ikhlasnya saja yang ikut parkir. Namun kalau harganya terlalu tinggi, nanti jadi masalah juga. Tinggal badami (koordinasi) saja, antara pemkab dan pemilik parkir,” ucapnya.
Dia mengatakan bahwa citra pariwisata Kabupaten Pangandaran bisa rusak jika terjadi getok harga atau pungli parkir di objek wisata.
”Kalau itu jelas, hidup itu kan harus pakai aturan, kalau misal ada pungli parkir, pasti wisata kita jadi jelek,” ujarnya.
Martin mengatakan, walaupun kini tarif parkir sudah dibayar langsung di pintu masuk tetap masih ada potensi pungutan liar. ”Ya masih bisa tetap terjadi, kalau pengawasannya lemah,” ungkapnya.
Tokoh masyarakat Pangandaran, Koswara mengatakan, dia lebih setuju jika parkir di tarik langsung di pintu masuk. ”Kalau juru parkir yang biasa narik, diberdayakan saja,” ujarnya
Baca Juga:Paguyuban Honda Streetfire Jawa Barat Gelar Kopdargab dan Halal Bihalal di Subang Berkali-kali Mati Lampu, Pelantikan PPK di Kabupaten Pangandaran di Hotel Horison Palma Sempat Tertunda
Namun, menurut dia, tentu saja harus ada pengawasan yang ketat dengan diberlakukannya sistem parkir yang baru. ”Banyakin sosialisasi ke wisatawannya,” jelasnya.
Dia pun berharap, urusan parkir di Pangandaran bisa tuntas, tanpa adanya gesekan. ”Yah jangan sampai lah kalau ada gesekan,” ujarnya. (Deni Nurdiansah)