TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemkot Tasikmalaya saat ini sedang menyeleksi pejabat yang akan dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
Dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, pihaknya sudah menyelesaikan seleksi administrasi. Di mana dari 9 pelamar, ada 7 orang yang lolos untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. “7 ini sedang diproses dan mengikuti assesment dan penulisan makalah,” ucapnya usai menghadiri pelantikan pengurus IPHI di Gedung Dakwah, Jumat (10/5/2024).
7 peserta tersebut yakni pejabat pemkot yang saat ini berpangkat eselon 3. Ada yang bertugas di lingkungan Setda Kota Tasikmalaya, ada juga yang berdinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk kantor kecamatan.
Para pejabat tersebut yakni :
Baca Juga:Kebakaran, Warung Kopi Pinggir Jalan di Indihiang Tasikmalaya Hangus Dilalap ApiWarga Ciangir Ancam Tutup TPA Sampah, Ini Tuntutan Mereka Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya
- Kabag Administrasi Pembangunan, Dian Danawiarsa SH MH
- Sekretaris Disporabudpar, H Hayat Tuloh Ansori SSos MSi
- Sekretaris Disdukcapil, Iman Budiman SSos Mak
- Kabag Organisasi, Imin Muhaimin SSos MSi
- Camat Indihiang, Nanang Iskandar Zulkarnaen SSos
- Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryaningsih SSos MM MKM
- Sekretaris DP2KBP3A, Hj Yani Nurjamaniah SSos MSi
Ke depannya, pansel juga akan melaksanakan wawancara secara daring terhadap 7 peserta tersebut. Hal itu merupakan bagian dari tahapan seleksi yang diberlakukan.
Seleksi ini akan dulakukan dengan sistem kebut supaya bisa secepatnya ditentukan siapa yang akan menduduki kursi kepala DP2KBP3A. Bahkan proses akan tetap dilakukan di hari libur sekalipun. “Tadi rapat zoom dengan para pansel, semua sepakat untuk memproses ini dengan cepat, hari libur pun tetap berproses,” ucapnya.
Targetnya, tim pansel sudah ada rekomendasi nama yang disodorkan kepada Pj Wali Kota Tasikmalaya sebelum berangkat ibadah haji. Setelah itu, tinggal memproses lebih lanjut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Setelah ada persetujuan dari Pj Wali Kota, langsung berangkat ke Jakarta,” terangnya.
Selain DP2KBP3A, saat ini beberapa OPD lain seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Namun H Ivan menjelaskan bahwa open bidding hanya dibuka untuk DP2KBP3A saja karena untuk Dinsos dan Disdik akan diisi dengan pergeseran pejabat. “Karena kita juga sedang, job fit assesment untuk perseseran eselon 2,” katanya.(rga)