Sebelumnya Suswanto, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah menyebut bahwa berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tareget retribusi untuk kawasan Dadaha menembus angka Rp 200 juta. Angka itu nyaris tak pernah terealisasi. Anggaran untuk pemeliharaan pun dinilai kurang, sehingga berdampak pada kelangsungan kualitas fasilitas di Komplek Dadaha.
“Anggaran dari pemerintah tidak bisa mencukupi untuk perbaikan. Kebetulan anggaran dari kami di UPTD Dadaha tidak ada untuk perbaikan, pemeliharaan, untuk potong rumput aja gak cukup,” jelasnya. (Ayu Sabrina B)