TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat kerja dengan penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ruang Rapat Kerja Komisi I.
Dalam rapat kerja tersebut, hadir pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, jajaran Bawaslu dan KPU untuk menjelaskan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam rapat tersebut, DPRD mendorong agar pemilu 2024 menghasilkan pemimpin dan dewan yang berkualitas dan tidak ada unsur pelanggaran di dalamnya.
Baca Juga:Politisi PKB Asep Muslim Memenuhi Kriteria Jadi Bakal Calon Bupati TasikmalayaFigur Eksternal Boleh, Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati
Pemilu mesti menghasilkan para wakil rakyat berkualitas dan aspiratif juga mampu menjadi penyambung lidah rakyat dan aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH, menjelaskan, dalam rapat tersebut dibahas kegiatan sinkronisasi yang dilakukan sebelum dan sesudah rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KPU mengungkapkan beberapa kejanggalan dokumen C1 (pleno) yang diupload secara berkala oleh operator yang berwenang, baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.
”Pada intinya pemilu di Kabupaten Tasikmalaya berjalan kondusif aman dan lancar. Kita berharap hasilnya menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu membawa aspirasi masyarakat,” ungkap Demi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST menyebut, penyelenggaraan pilpres dan pileg di Kabupaten Tasikmalaya, secara umum berjalan lancar, aman dan kondusif.
”Akan tetapi, dari sisi pengawasan masih kurang, masih ada hal-hal yang memang dari sisi etika politik ada yang dilanggar. Misalnya praktik politik uang yang memang terlalu kentara dan luar biasa masif terjadi,” ungkap Ami.
Menurut dia, praktik politik uang yang masih terjadi harus menjadi perhatian dan evaluasi agar bisa diminimalisir bahkan dicegah oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu.
Baca Juga:Alasan Kenapa Harus Mengikuti Kursus Bahasa Inggris Secara OnlineInilah Kisah Sukses Gita Rismawati, Owner Sheikalova Hijab Tasikmalaya Membangun Bisnis Fesyen
”Karena dalam pemilu ini harusnya memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai hati nurani bukan sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Tetapi bagaimana setiap wakil rakyat menyampaikan dan bisa mewujudkan janji politiknya yang bisa menjadi penyambung lidah rakyat dan aspirasi masyarakat,” tutur Ami.