TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan relokasi Terminal Singaparna ke Kecamatan Padakembang di Kabupaten Tasikmalaya bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Namun, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya belum juga menyerahkan aset Terminal Singaparna ke Dishub Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Terminal Singaparna Suhendar.
”Kami terus-terusan komunikasi. Kenapa ini (Terminal Singaparna) tidak dibangun? Karena kami tidak bisa membangun,” kata Suhendar kepada Radartasik.id.
Baca Juga:Inilah Kisah Sukses Gita Rismawati, Owner Sheikalova Hijab Tasikmalaya Membangun Bisnis FesyenFootstep Sepeda Motor Sering Rusak? Ini Tips untuk Merawatnya
Suhendar mengungkapkan bahwa hingga saat ini proses pengalihan personel, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D) Terminal Singaparna dari Pemkab Tasikmalaya ke Pemprov Jabar masih belum tuntas.
”Karena di asetnya penyerahan P3D-nya belum beres. Yang jelas kami inginnya tuntas dulu penyerahan aset dari Kabupaten Tasikmalaya ke Provinsi Jawa Barat. Kendalanya di aset, perpindahan aset. Itu aja kendalanya,” katanya.
Menurut Suhendar, Pemprov Jabar sebelumnya pernah mengajukan anggaran untuk revitalisasi Terminal Singaparna sebesar Rp 30 miliar.
Namun, karena aset Terminal Singaparna masih dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya, Pemprov Jabar tidak bisa melakukan pembangunan.
”Dulu kami pernah mengajukan anggaran Rp 30 miliar. Mau dibangun Rp 30 miliar mau turun. (Kalau) tanahnya masih milik orang tidak bisa membangun. Ini salah kalau membangun. Paling yang ringan-ringan saja kayak tambal aspal. Gak bisa kami membangun karena sudah menyalahi aturan,” ujarnya.
Suhendar menegaskan bahwa pihaknya hanya ingin menuntaskan terlebih dahulu masalah pengalihan aset yang tak kunjung diserahkan oleh Pemkab Tasikmalaya.
”Yang jelas ingin dulu tuntas itunya (penyerahan aset) dulu baru kami dibilang ada upaya gak? Sekarang mah upaya supaya bagaimana aset ini diserahkan ke pemerintah provinsi dari kabupaten itu aja,” tegasnya.
Baca Juga:Mudik Balik Bareng Honda, AHM Antarkan 2.559 Konsumen Setia Pulang ke Kampung HalamanYuk Serbu Promo Special Gift Honda BeAT Sporty dari PT DAM
Terkait anggarannya sendiri, Suhendar mengaku tidak ada kendala selama asetnya telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
”Anggaran sebenarnya gak begitu masalah kalau udah ada lahannya berarti tinggal planning-nya, perencanaannya,” ujarnya. (*)