TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya menanggapi keluhan sejumlah petani di wilayahnya mengenai kuota kartu tani kerap kosong.
Penyuluh dari Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukahening Benny Munthe menduga bahwa yang dikeluhkan petani bukan lah kosongnya kuota kartu tani melainkan kosongnya ketersediaan pupuk di kios yang ditunjuk.
“Mungkin menurut mereka di kiosnya kadang suka ga ada. Karena memang saat ini apalagi di awal-awal tahun memang di kiosnya suka kosong malah,” ujarnya, menjelaskan.
Baca Juga:Usaha Pembuatan Kompor Mini Selamatkan Kokom dari KebangkrutanPPK Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Bantah Dugaan Penggelembungan Suara
Benny mengatakan bahwa saat ini petani sudah bisa mengakses pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika kartu tani yang dimilikinya tidak bisa digunakan.
“Kalau kartunya bermasalah sekarang dipermudah bisa menggunakan KTP. Nanti proses verifikasinya dilakukan oleh kios langsung. Mereka kalau gak salah udah punya aplikasi. Jadi nanti ketika mereka menebus pupuknya, mereka bawa KTP-nya, mereka difoto sama kiosnya, di foto megang KTP terus sama pupuknya yang mau dibeli,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa penggunaan KTP untuk mengakses pupuk bersubsidi sudah direncanakan sejak tahun 2023 lalu. Rencana tersebut merupakan solusi dari permasalahan pupuk yang tak kunjung usai.
Selain itu, Benny menilai bahwa permasalahan pupuk yang kerap dikeluhkan oleh para petani tersebut cukup rumit mengingat pengelolaan kartu tani tidak dilakukan Dinas Pertanian melainkan oleh pihak lain.
“Karena memang complicated masalahnya, karena kan kita menggunakan kartu, nah kartunya ini dikelola langsung sama BRI. Jadi udah terlalu banyak stakeholder. Kalau kartu pertanian sifatnya data kan. Jadi misalkan petani punya lahan berapa kita udah daftarkan untuk bisa tahun depan. Jadi sifatnya kita masukin ke sistemnya, setelah itu udah bagiannya ranah kios, distributor,” katanya.
Terkait dengan masalah pengurangan kuota pupuk yang diterima oleh para petani, Benny mengatakan bahwa hal itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi jatah pupuk bersubsidi.
“Kalau itu dari pusatnya langsung. Kayak misalkan kayak ada formulasinya gitu misalkan bantuan katakanlah pupuk urea jadi tadinya untuk formulasi satu hektare ngasih misalkan 200 kilogram, tapi dari pusatnya memang kalau ga salah kemarin dikurangi lagi jadi satu hektare itu ga nyampe 200 kilogram,” ujarnya.