TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kalangan mahasiswa punya pandangan dan pengalaman serupa dengan sejumlah pihak soal keterbukaan informasi APBD Kota Tasikmalaya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak pernah bisa diketahui secara eksplisit, terkecuali hanya sekumpulan ringkasan data yang bersifat umum.
Sehingga tidak bisa dikaji dan ditelaah sejauh mana penggunaan anggaran serta keberpihakan pemerintah terhadap isu dan persoalan yang ada di masyarakat.
Baca Juga:PLN UIT JBT Hadirkan S-Preso untuk Kendalikan Penggunaan Gas SF6Don’t Panic! 6000 Ton Beras Bulog Sudah Disebar ke Wilayah Priangan Timur
Di Bawah 30 Tahun! Anggota Dewan Muda di DPRD Kota Tasikmalaya Bakal Tambah Banyak
“Terutama untuk RKA, DPA, LRA, katanya itu dokumen yang dikecualikan. Paling kita diberi salinan yang berisi rangkuman anggaran yang kita rasa hanya gambaran umum secara normatif,” kata dia kepada Radar, Kamis, 29 Februari 2024.
Hal tersebut menurutnya sangat tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Padahal mahasiswa butuh dokumen lengkap agar bisa melakukan kajian yang lebih mendalam.
Bahkan menurutnya tidak jarang ada dinas yang malah saling lempar ketika dimintai informasi tentang APBD Kota Tasikmalaya.
Mahasiswa STSIP Tasikmalaya, Jaja Mardiansyah mengakui pernah mengalami hal serupa. Ia mengakui beberapa instansi di Kota Tasikmalaya sulit dimintai informasi anggarannya.
“Di website Pemkot kita tak bisa akses, APBD itu berapa besarannya, digunakan untuk apa saja. Bahkan, kita akses ke dinas langsung, juga hanya dapat ringkasan anggaran secara umum, tanpa ada rincian detail,” keluhnya.
Baca Juga:Ditanya Dokumen Anggaran, Begini Respons Pj Wali Kota TasikGeger! Siswi SMA di Ciamis Melahirkan, Tapi Bayinya Meninggal Dunia
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tasikmalaya tersebut, berpendapat penting publik mengetahui apa yang direncanakan dan telah dikerjakan oleh pemkot. Menginginkan keterbukaan sedetail mungkin.
“Bagaimanapun menurut saya pribadi, keterbukaan secara mendetail ini justru memberikan pemahaman yang utuh bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya. Sehingga meminimalkan adanya dugaan atau pandangan negatif tentang pemkot,” dorongnya.