TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik yang terjadi di masa pemilu atau tahun politik sangat rentan memicu konflik yang tidak sederhana. Termasuk di tubuh birokrasi pemerintahan yang bergerak melayani masyarakat.
Kebijakan rotasi mutasi oleh Pemkot Tasikmalaya yang rancu beberapa waktu lalu dinilai rawan memicu konflik. Bukan hanya kondusivitas ASN, namun juga di eksternal birokrasi.
Tokoh pemuda yang merupakan Sekretaris Karang Taruna Kota Tasikmalaya Arief Abdul Rohman menyesalkan langkah pemkot pada rotasi mutasi tersebut. Pasalnya jelas ASN sekarang tidak kondusif bahkan menjadi gaduh. “Kalau tidak kondusif, pasti efeknya ke pelayanan,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Selasa (16/1/2024).
Baca Juga:Soal Lampu PJU Mati di Kota Tasikmalaya, Kepala Dishub Sampaikan IniSiap-Siap! Tagihan Retribusi Sampah di Kota Tasikmalaya Bakal Berubah Mulai Bulan Februari 2024
Pihaknya pun menilai ada kerancuan pada rotasi mutasi yang dilakukan Pemkot. Bukan saja karena hanya sebagian yang dilantik, namun juga cenderung ada kepentingan tertentu. “Kalau kita lihat tidak sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Salah satu contoh, posisi Kabid Politik dan Ormas di Badan Kesbangpol yang saat ini tetap dikosongkan. Padahal menurutnya cukup vital di momen pemilu 2024 ini. “Kalau kita lihat urgensi pengisian jabatannya seharusnya jadi salah satu prioritas, ini hanya sampel saja,” tuturnya.
Pemuda yang juga Caleg Golkar itu khawatir rotasi mutasi kemarin ditumpangi unsur kepentingan politik. Apalagi sampai beredar rumor prosesnya tidak melalui mekanisme kajian dan analisa jabatan. “Khawatirnya ini bukan karena kepentingan pimpinan saja, tapi kepentingan kelompok eksternal pemerintah,” ujarnya.
Pj Wali Kota juga seyogianya bisa memperhitungkan kerawanan di momen politik. Di mana pemerintah harus meminimalisir potensi konflik horizontal di tengah pemilu. “Termasuk potensi konflik di internal pegawai, jangan sampai malah memperkeruh suasana pemilu,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris IKA PMII Kota Tasikmalaya Myftah Farid juga mengatakan bahwa sudaha muncul rumor soal rotasi jabatan tersebut dilakukan secara instan. Di mana kebijakannya tidak melalui kajian yang melibatkan Baperjakat. “Untuk itu Pj Wali Kota harus menjelasakan alasan rotasi jabatan yang hanya sebagian dan menjawab rumor negatif itu,” tuturnya.(*)