TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dalam rekrutmen CPNS, Satpol PP perlu prioritas dalam formasi kebutuhan. Pasalnya tidak ada ruang untuk mempertahankan pegawai selain dengan pengangkatan CPNS.
Sekretaris Satpol PP Kota Tasikmalaya Mujadi mengatakan bahwa saat ini Kebutuhan tambahan pegawai di instansi tempatnya berdinas mencapai 170 orang. Karena pada dasarnya, pekerjaan penegak Perda membutuhkan pasukan memadai.
“Pelayanan Satpol PP kan membutuhkan tenaga yang banyak, khususnya dalam hal ketentraman dan ketertiban,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Kamis (11/1/2024).
Baca Juga:Sudah Diamankan, 2 Pemuda yang Pukuli Sopir Angkutan Sampai Meninggal di Kios Bubur Pasar Pancasila TasikmalayaSopir Asal Banjar Dipukuli di Kios Bubur Pasar Pancasila Tasikmalaya, Sehari Kemudian Meninggal
Sementara, saat ini Satpol PP tidak bisa melakukan perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL). Karena secara aturan, pegawai di instansi penegak Perda itu diharuskan PNS. “PPPK pun tidak bisa, hanya boleh PNS,” ujarnya.
Maka dari itu pihaknya berharap formasi untuk Satpol PP bisa diprioritaskan. Apalagi jika sampai THL betul-betul harus dihapuskan yang tentunya akan membuatnya kewalahan. “Semoga ada prioritas untuk Satpol PP,” ucapnya.
Saat ini tercatat ada 92 orang THL yang bekerja di Satpol PP. Pihaknya berharap untuk pengangkatan CPNS pun bisa memprioritaskan pegawai yang ada jika memang secara mekanisme bisa dilakukan. “Karena secara pengalaman mereka sudah ada, tidak dari nol,” terangnya.
Salah seorang THL di Satpol PP Kota Tasikmalaya Asep Setiawan mengaku cukup bingung dengan nasibnya. Khususnya mengenai ancaman penghapusan tenaga honorer atau THL. “Bingung pasti ada, tapi ya mudah-mudahan saja ada jalan terbaik,” ucapnya.
Keinginan untuk menjadi ASN tentunya cukup besar semenjak dia menjadi THL. Rekrutmen tahun ini merupakan kesempatan terakhirnya mengingat batas usia CPNS hanya sampai 35 tahun. “Sudah diujung tanduk, kalau tahun ini enggak masuk berarti tidak ada kesempatan lagi,” katanya.
Dia pun belum punya gambaran ketika THL betul-betul harus dihapus dari pegawai pemerintahan. Artinya dia harus terbuang dari instansi penegak Perda setelah bertahun-tahun bekerja di tenmpat tersebut. “Mudah-mudahan saja tahun ini bisa masuk,” ucapnya.