Selama mengamati kinerja DPRD Kota Tasikmalaya di lembaga legislasi lima tahun terakhir, ia menilai belum ada perubahan yang dilahirkan DPRD untuk benar-benar membela rakyat.
“Lantas apa yang telah diperbuat selama lima tahun? Belum dirasakan oleh masyarakat terutama dalam membuat payung hukum. Selama ini Perda yang disahkan banyak yang tidak terimplementasikan dengan baik,” tandasnya, melemparkan kritik.
Ia menilai, produk hukum yang sudah dibuat serta kebijakan yang telah dilakukan, hanya sebuah skenario melaksanakan tugas. Padahal, anggaran dan fasilitias yang dinikmati sangatlah besar.
Baca Juga:Ternyata Ini! Biangkerok Kedelai Mahal dan Langka di Pasaran Sebulan TerakhirGolkar Gelar Karpet Merah untuk Herdiat di Pilkada Ciamis 2024
“Heran kenapa tupoksi sebagai anggota dewan tidak kelihatan. Banyaknya pembangunan yang mangkrak itu salah satu lemahnya peran pengawasan DPRD. Berbeda dengan membahasa Perda yang semangatnya karena ada biaya pansus dan SPPD. Belum lagi jika Kita melihat dari budgeting/anggaran yang dimiliki dan yang di atur oleh DPRD, kita melihat sangat lah tidak efektif dan maksimal dipergunakan, dengan angka yang begitu besar kita lihat pengelolaan nya belum lah maksimal digunakan dan diperuntukkan untuk masyarakat,” keluh dia.
Ia mengambil contoh dari fenomena yang sempat viral beberapa bulan kebelakang. Betapa besarnya hak penganggaran yang dimiliki oleh ketua DPRD. Namun jika dilihat perannya saat ini sangatlah minim.
“Maka daripada itu di penghujung tahun ini kami menilai kinerja Ketua DPRD kota Tasikmalaya sangatlah Buruk, dan kami rasa tidak layak untuk menjadi wakil rakyat apalagi kalau harus dilanjutkan. Kami juga meminta untuk masing-masing Partai Politik untuk mengevaluasi kembali kadernya apabila ingin dipercaya oleh rakyat,” tegas Ilham. (Firgiawan)
Baca berita dan artikel lainnya di google news