TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerhati Kebijakan Politik Anggaran Nandang Suherman menyarankan Pemerintah Kota Tasikmalaya memeriksa kembali narasi yang tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) setiap instansi yang berkorelasi dengan penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya sejauh ini program penanggulangan kemiskinan di setiap OPD itu sangat minim.
“Silakan periksa kembali, apa isi narasi di DPA setiap OPD. Kita akan menemukan informasi yang minim terkait hasil dan manfaat dari kegiatan dan program tersebut, yang tertera hanya besaran anggaran, dibelanjakan apa, serta berapa besarannya,” kata Nandang kepada Radar, Selasa (31/10/2023).
Baca Juga:Melobi PDAM Tirta Sukapura Lebih Rasional Dibandingkan Mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum SendiriPohon di Depan Bank Mandiri Terbakar, Diduga Akibat Konsleting Listrik
Ia menerangkan bahwa pendekatan fungsi dalam menekan angka kemiskinan terbagi dalam dua jenis. Yakni bagaimana mengurangi beban pengeluaran warga miskin dan dan bagaimana meningkatkan pendapatannya.
“Itulah yang mengukur kesejahteraannya meningkat, alias konklusi untuk pengentasan kemiskinan. Yang perlu diperdalam itu, program dan kegiatan apa saja yang dilakukan (secara spesifik) untuk meningkatkan pendapatan warga miskin? sasarannya berapa banyak dan lokasinya dimana?” kata dia memberikan masukan.
Nandang mencontohkan salahsatu program dinas misalnya, pelatihan untuk tenaga kerja. Berapa banyak warga yang dilatih, untuk keterampilan apa saja mereka disiapkan. Kemudian kondisi pasca dilatih, mereka diserap sektor formal atau mereka melakukan kerja di informal.
“Kemudian untuk pengurangan pengeluaran, seperti yang dicontohkan adalah adanya pembayaran terhadap asuransi kesehatan oleh pemerintah (PBI), itu pun kan kebijakan nasional, bukan lokal. Oke, jika Pemkot menyatakan intervensi program dan kegiatan setiap tahun dilakukan, namun seberapa efektif? dengan pengertian apakah sasarannya tepat, apakah ada monitoring secara rutin perkembangan hasil intervensi tersebut. Jangan sampai hanya melakukan program kegiatan yang rutinitas saja, untuk menyerap anggaran,” tegasnya memberikan paparan.
Nandang menambahkan, Pemkot sudah harus membiasakan pembuatan proposal untuk setiap intervensi di level program. Dengan menarasikan bagaimana konsep program tersebut dalam pengentasan kemiskinan yang dimaksud.