TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2021, H Budi Budiman mengusulkan UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) masuk dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang kini tengah disusun.
Menurut Budi Kota Tasikmalaya sudah saatnya memiliki pelayanan khusus air bersih. Sebab sampai saat ini masih mengandalkan PDAM Tirta Sukapura milik Kabupaten Tasikmalaya.
“UPTD ini untuk mengelola 125 Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), yang sudah dibangun Pemkot sepanjang Tahun 2013 sampai dengan 2022,” kata Budi kepada Radar, Senin (30/10/2023).
Baca Juga:Mengenali Jenis Metal Detector, Fungsi dan Kegunaannya dalam Berbagai PenerapanSanksi ASN Selingkuh Segera Ditentukan, Ekspos Kasusnya Hari Ini
Diketahui, sejak kemarau panjang melanda, lebih dari 2,7 juta liter air bersih telah disalurkan kepada waega Kota Tasikmalaya melalui BPBD.
Itu pun hasil bantuan sukarela dari sejumlah donatur swasta.
Menurut Budi, ada seratus lebih SPAM yang telah dibangun dan pengelolaannya diserahkan kepada warga.
Sayangnya pengelolaan tidak berjalan maksimal, lantaran terbentur anggaran pemeliharaan.
“Maka, ketika UPTD sudah berjalan mengelola seluruh SPAM dan menyalurkan ke rumah sasaran, bisa menjadi modal untuk merintis atau cikal-bakal pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),” analisisnya.
Budi menjelaskan semasa menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Tasikmalaya sampai hari ini.
Wacana pembentukan PDAM terganjal sumber airnya. Dia mengenang di tahun 2018, Pemkot Tasikmalaya melalui Bappeda sudah memiliki Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).
Dimana, diproyeksikan pengelolaan airnya nanti menggunakan sumber air dari Sungai Ciwulan.
“Rencana ini pun sudah diusulkan ke KemenPUPR dan Bappenas, supaya pembangunannya bisa dilaksanakan pemerintah pusat,” cerita Budi.
Baca Juga:Andika-Aril Akhirnya Bertemu di Jakarta dan Sampaikan Klarifikasi9 Rekomendasi Film Horor Asia untuk Ditonton saat Halloween
Diserahkan ke pusat, lanjut Budi, lantaran investasi yang dibutuhkan untuk membangun pengelolaan air dari sumber Sungai Ciwulan menelan biaya besar yang berat apabila dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Berdasarkan kajian, anggaran yang dibutuhkan untuk taksiran pembangunan waktu itu, tembus di angka Rp 100 miliaran,” kalkulasinya.