CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis pada struktur Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau RAPBD tahun anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp 1,853 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 509 miliar atau sekitar 21,54 persen, apabila dibandingkan dengan APBD 2023.
Adapun untuk alokasi belanja daerah pada RAPBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1,781 triliun yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, yang didalamnya mengakomodir usulan program kegiatan prioritas berdasarkan KUA dan PPAS, serta dokumen perencanaan tahun anggaran 2024.
“Sehingga penurunan volume belanja ini karena di tahun anggaran 2024 kita harus mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, di samping itu kita memiliki kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga,” ungkap Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra saat Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang APBD Ciamis tahun Anggaran 2024 di DPRD, Senin (23/10/2023).
Baca Juga:Total Hibah Keagamaan Kabupaten Ciamis 2023 Rp 47,58 Miliar, Kabag Kesra: Jangan Percaya Siapapun Minta PotonganPehobi Sepeda Adventure Jajal Track di Kecamatan Cipaku
Ia menjelaskan postur APBD 2024 memang mengalami penurunan dari segi pendapatan. Tidak sebanding dengan kebutugan belanja daerah.
“Sehingga penurunan volume belanja ini karena di tahun anggaran 2024 kita harus mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, di samping itu kita memiliki kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga,” katanya.
Memperhatikan kondisi di atas, lanjutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini
merupakan kondisi yang ideal namun tidak mudah untuk dapat direalisasikan. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang teliti serta pembahasan komprehensif agar RAPBD tahun anggaran 2024 tetap mampu mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah direncanakan serta mampu memenuhi capaian target kinerja yang optimal, efektif dan tepat sasaran.
“Akibat keterbatasan anggaran ini, sehingga program kegiatan hanya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib, belanja earmarked, dan mandatory spending. Tentunya hal ini harus menjadi pemikiran kita bersama untuk menjadi bahan pertimbangan pada proses pembahasan RAPBD nanti,” ujarnya.
Lalu, lanjut ia, bisa menjadi harapan bersama agar target indikator makro dapat tercapai dengan tetap menjaga liquiditas keuangan daerah.