TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aksi begal di Jalan Letnan Harun menunjukkan bahwa rasa aman dan nyaman itu belum betul-betul tercipta. Kejadian ini juga secara tidak langsung sebagai penghinaan untuk pemerintah dan aparat penegak hukum.
Hal itu diungkapkan aktivis pergerakan Tasikmalaya Ardiana Nugraha yang mengatakan bahwa rasa aman dan nyaman merupakan hak mutlak masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berikut aparat kepolisian yang bertanggung jawab agar hak tersebut terpenuhi.
“Syarat mutlak agar bisa menciptakan kamtibmas yang kondusif dan membangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera,” ungkapnya kepada Radartasik.id.
Baca Juga:1 Pemuda Hilang Nyawa Diduga Korban Begal di TasikmalayaInovasi di Pemerintah Kota Tasikmalaya Jangan Mengganggu Program Terencana
Adanya aksi begal yang terjadi di Jalan Letnan Harun, menjadi simbol bahwa keamanan dan kenyamanan belum betul-betul tercipta. Ini juga seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan kepolisian yang belum bisa menjaga Kamtibmas.
“Pembegalannya dilakukan ditempat yang notabene tidak jauh dari Makopolres dan Bale Kota,” terangnya.
Setiap kejahatan jalanan, termasuk aksi begal di Jalan Letnan Harun harus disikapi secara serius. Karena menurutnya kasus tersebut bukan sekali dua kali saja terjadi, apalagi dalam kasus ini ada nyawa yang hilang. “Sudah masuk fase yang paling memprihatinkan karena telah menghilangkan nyawa manusia,” tuturnya.
Maka dari itu pihaknya meminta kepolisian agar bisa meningkatkan upayanya untuk menjaga Kamtibmas di Kota Tasikmalaya. Baik melalui patroli, cipta kondisi, Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dan operasi-operasi lainnya. “Upaya yang dilakukan tampaknya belum berdampak secara signifikan, menurut saya ini perlu dievaluasi secara total,” ucapnya.
Apalagi saat ini institusi Polri tengah didorong untuk memperbaiki citra di mata publik. Sehingga jangan sampai hal-hal yang mengganggu Kamtibmas terus berulang. “Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi pada institusi kepolisian,” imbuhnya.
Di sisi lain, kejahatan biasanya dilandasi karena faktor perekonomian di masyarakat. Hal ini seharusnya menjadi bahan instropeksi juga bagi pemerintah Kota Tasikmalaya. “Kemiskinan membuka peluang kepada manusia untuk melakukan tindak kriminal,” tuturnya.