Tetep mengaku siap memperjuangkan insentif guru msdrasah itu, termasuk juga hal-hal berkaitan dengan sarana dan prasarana. Seperti ruang kelasnya.
“Karena kemarin ada pengajuan dari MI, TK Islam ternyata ditolak di SIPD-nya. Kemarin juga ada Pusdai ditolak, kenapa? Sementara pembangunan gedung yayasan yang tidak berlabel Islam itu ternyata ada dan tidak ditolak. Ini yang Pusda’i malah ditolak, apakah dikatkan dengan Islam pobia atau fundamentalis,” ucapnya.
Ini kan tidak pada tempatnya, dan sekarang masyarakat sudah ingin membantu program pemerintah. Hanya saja, pemerintah juga sebagai timbal baliknya, harus memberikan keberpihakan. Salah satunya ya dengan kebijakan anggaran dan politik anggaran
Baca Juga:Jepang Mau Buang Limbah Nuklir ke Laut, Sejumlah Negara Segera Lakukan Pembatasan Impor MakananRibuan Siswa SMA di Korsel Memilih Drop Out dan Ambil Paket C Demi Masuk PTN?
“Ini tidak bisa dilakukan oleh provinsi saja, namun itu harus dilakukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota berapa mampunya, provinsi dan pusat berapa,” paparnya.
“Itu bisa membuat kesepakatan dan kemudian harus dianggarkan di pusat dan provinsi dan dianggarkan di kabupaten kota. Kalau semua dianggarkan, walaupun sedikit-sedikit jadi gede juga. Itu bagus sebetulnya kalau ada inisiatif kesana dan sudah saatnya,” sambung Tetep. (obi)