JAKARTA, RADARTASIK.ID – Menteri BUMN Erick Tohir tampaknya mulai melakukan aksi “bersih-bersih” pegawai korup. BUMN tengah berkolaborasi dengan kejaksaan untuk membongkar kasus-kasus yang ada di sejumlah perusahaan milik negara.
“Tunggu tanggal mainnya saja,” ujar Erick seperti dikutip Fajar Indonesia Network (group radartasik.id) pada Minggu (27/8/2023).
Salah satu yang sedang menjadi fokus Erick saat ini soal Dana Pensiun. Dimana persoalan itu kini tengah dalam proses audit Badan Pengawasan Keuanhan dan Pembangunan atau BPKP.
Baca Juga:Hadir di Kirab dan Seni Adat Budaya Minang di Kota Tasikmalaya, Gubernur Sumatera Barat Titip Pesan BeginiBerdiri Sejak 2003, Damkar Kota Tasikmalaya Tak Punya Kantor, Tahun Ini Numpang di Eks Depo Pasar Ikan
Audit seharusnya tuntas di bulan Juli 2023, namun BPKP meminta waktu 2 bulan untuk memastikan adanya indikasi korupsi maupun kesalahan administrasi.
“Perpanjangan waktu (dimaksudkan) supaya bisa memisahkan mana yang korupsi dan mana yang salah manajemen,” katanya.
Erick menyampaikan apresiasi menyampaikan apresiasi terhadap kejaksaan atas kolaborasinya membongkar kasus-kasus besar di tubuh BUMN. Seperti kasus Asabri senilai Rp 22,8 triliun, Jiwasraya Rp 16,8 T, dan Garuda Indonesia Rp 8,8 triliun.
Begitu juga Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana umum atau Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Jumhana yang melontarkan pujian pada Erick karena berani melakukan aksi bersih-bersih pegawai korup di BUMN.
“Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi,” singkatnya. (*)