Selain itu masyarakat juga wajib tahu kalau pembuatan polisi tidur penentuan titik dan spesifikasinya untuk jalan milik desa atau kabupaten/kota ada di Dinas Perhubungan. Sedangkan jalan milik provinsi kewenangannya ada di Dishub Provinsi masing-masing.
Masyarakat tidak boleh serta merta membuat polisi tidur, karena di UU No 22 tahun 2009, jalan dikuasi oleh negara, sehingga hanya negara yang boleh mengatur.(*)