Kemudian, program untuk penanganan kemiskinan ekstrem harus yang benar-benar produktif. Misalnya, jika definisi miskin ekstrem itu kurangnya penghasilan maka programnya bisa menyediakan lapangan pekerjaan atau pemberian modal.
“Sehingga mereka bisa lebih mandiri dan perekonomiannya perlahan bangkit. Berebda dengan hanya diberi bantuan BLT atau sembako, sasarannya kena tapi penanganan atau penurunannya tidak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Dr H Mohammad Zen kepada Radar, Minggu (13/8/2023) saat hadir dalam acara Pendidikan Politik Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga:Jelang Peparda, NPCI Kabupaten Tasikmalaya Jaring Atlet untuk Raih Prestasi MaksimalPartai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Juara, Ferry Willyam Calon Bupati Tasikmalaya
Sekda mengatakan sesuai instruksi Bupati Tasikmalaya agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk dapat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Termasuk juga Disdukcapil ataupun Dinas PU memiliki tugas khusus mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Oleh karenanya dalam rapat koordinasi rembuk stunting, sekaligus kita upaya penanganan kemiskinan ekstrem perlunya kerja sama. Sehingga Dinas PU tidak hanya berpikir infrastruktur saja dan Disdukcapil hanya perekam data saja, harus bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting, katanya.
“Selanjutnya segera melibatkan ASN di Kabupaten Tasikmalaya menjadi bapak asuh anak stunting untuk mengatasi stunting. Sebab kita dalam penanganan akan sampai titik paling bawah,” imbuhnya.
Sambungnya, mengingat sekelas pusat saja yakni kementerian bukan berbau ekonomi, seperti Kemenpan RB saja harus berdampak terhadap penurunan stunting dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem pada 2024.
Karena bagaimana kondisi ke depannya lebih baik generasi penerus Indonesia, kalau kondisi stunting terus tambah dan kemiskinan ekstrem masih banyak.
Memang untuk hasil realita di lapangan stunting Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah balita stunting 14.325 orang yang terdaftar dari hasil bulan penimbangan balita (BPB) tahun 2022.
Sedangkan untuk SSGI pengambilan datanya hasil survei mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya dengan mencapai 27,5 persen 2022.
Baca Juga:Tiga Calon Kades Pilkades Serentak 2023 Karangmulya Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Ditetapkan, Camat Ingatkan Panitia Wajib NetralMasih Banyak Warga Miskin Ekstrem di Kabupaten Tasikmalaya, Pemkab Minta Penerima Hibah Menyisihkan 20 Persen
“Oleh karenanya kita segera melakukan pendataan ulang melalui bulan penimbangan balita pada Agustus ini, bukan menggunakan SSGI patokannya karena hanya sampel. Setelahnya melakukan upaya secara masif untuk mengatasi stunting,” kata dia.