Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Memutus Mata Rantai Thalassemia

Poltekkes
Peneliti sekaligus Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam upaya memutus mata rantai penyakit thalassemia Tasikmalaya di Resto Kamandara Mangkubumi, Rabu (9/8/2023). (Fatkhur Rizqi/Radar Tasikmalaya)
0 Komentar

“Thalassemia merupakan kelainan darah yang diturun sesama pembawa sifat, yang kebetulan peringkat penyumbang pertama di Indonesia  adalah Jawa Barat sebesar 40 persennya. Sedangkan thalassemia yang membawa sifat 6-10 persen jumlah penduduk Indonesia,” katanya.

Oleh karenanya, kalau tidak ada komitmen bersama memutuskan mata rantai thalassemia nasib generasi ke depannya bagaimana? Mengingat fenomena thalassemia luar biasa di Tasikmalaya, naik terus setiap tahun.

“Kalau tidak ada komitmen bersama dan tidak ada kajian kebijakan strategis bisa-bisa akan naik terus. Sehingga bagaimana nasib generasi 10 tahun mendatang?” ujarnya.

Baca Juga:Unsil Tasikmalaya Bantu Kecakapan Literasi Keuangan SiswaRatusan Linmas di Kabupaten Tasikmalaya Dilatih Hadapi Pilkades dan Pemilu

Apalagi dalam mempertahankan hidupnya bagi yang thalassemia butuh transfusi darah minimal 2 Minggu sekali dan obat. Dengan kebutuhan sesuai tambah usia dan berat badan juga butuh transfusi darah sehat lebih banyak.

“Sehingga dalam penanganan thalassemia beban pemerintah tinggi dari BPJS kesehatan. karena pertahunnya bisa mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk rutin transfusi darah dan obat,” katanya.

Selanjutnya, adanya FGD KKS ini mesti ada edukasi thalassemia kepada siswa SMA/SMK sederajat. Tentunya lebih paham pencegahan adanya thalasemia baru menjelang usia dewasa.

“Dengan memberikan edukasi thalassemia ke SMA/SMK sederajat, akan menigkatkan minat untuk melakukan skrining sebagai upaya ampuh dalam memutus mata rantai penyakit thalassemia,” ujarnya.

Lalu adanya efek FGD KKS tersebut, bisa semua lini stakeholder bergerak, dengan begitu masyarakat paham dengan kesadaran sendiri ingin melakukan skrining thalassemia.

Selain itu, hasil kajian ini semoga Tasikmalaya sebagai pelopor memperjuangkan thalassemia.  Mengingat FGD KKS ini nantinya bisa menghasilkan policy brief atau riset kebijakan dibawa ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan.

“Hasil FGD akan dianalisis ataupun diolah secara kualitatif menjadi policy brief atau riset kebijakan, lalu membawa pemerintah Kementerian Kesehatan.  Dan jurnal sebagai luaran hasil  penelitian,” katanya.

Baca Juga:STHG Tasikmalaya Sodorkan Cara Keluar dari Predikat Daerah TermiskinPoltekkes Kemenkes Tasikmalaya Tekan Diabetes Melitus dengan Terapkan Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengapresiasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melaksanakan FGD KKS ini, sehingga lebih perhatian dan mendampingi orang-orang memiliki thalassemia. Mengingat perlu  extraordinary dalam penanganan orang-orang thalassemia tersebut, sehingga tidak bisa Dinas Kesehatan saja, karena butuh pendampingan psikologi, Kemenag, dan Dinas Pendidikan.

0 Komentar