Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem pada 2023 sebentar lagi akan rilis. Kemungkinan akan kombinasi Susenas maret 2023 dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Terpisah, Sekdis Dinas Sosial PMDP3A Kabupaten Tasikmalaya Eli Hendalia menyampaikan data terakhir keluarga miskin yang di feedback pusat Data informasi kementrian atau Pusdatin 224.000 keluarga. Oleh karenanya dalam upaya nol kan kemiskinan ekstrem tersebut, sudah terinventarisir dengan tercover PKH, BPNT, PBI, dan sisanya oleh APBD.
“Alhamdulillah bupati sangat konsen tentang penanganan kemiskin ekstrem di Kabupaten Tasikmalaya,” katanya, menjelaskan.
Baca Juga:Jelang Pilkades Serentak 2023 Kabupaten Tasikmalaya, Puluhan Calon Kepala Desa Ikuti Tes TulisGenerasi Muda Desa Sundakerta Kabupaten Tasikmalaya Diingatkan Bahaya Narkoba, Ini Pesan BNN Kota Tasikmalaya
Sedangkan untuk Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Untuk tahun ini sudah mencapai kurang lebih 75 persen terdaftar BPJS Kesehatan.
“Terget kita sampai akhir tahun ini kalau bisa di atas 80 persen terdaftar BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Dalam mencapai target tersebut, pihaknya melakukan pengusulan penambahan kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN untuk masyarakat miskin Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk yang mampu melakukan pengaktifan BPJS Kesehatan secara mandiri.
“Jumlah warga tercover JKN KIS saat ini ada 700 000 orang. Kini Sedang proses untuk pengajuan kembali JKN PBI APBN di 470.000,” katanya. (riz)