BANJAR, RADARTASIK.ID – Pemdes Rejasari Kota Banjar akan melakukan pertemuan bersama semua pihak terkait untuk penataan kawasan Bulak Sawah. Ini sebagai tindak lanjut penataan agar ikon Kota Banjar di Kecamatan Langensari itu kembali indah.
BPD Rejasari akan mengumpulkan pengelola kawasan Bulak Sawah dalam waktu dekat. Tujuannya untuk membahas soal penataan kawasan Bulak Sawah.
“Desa ingin memfasilitasi gimana Bulak Sawah ke depan. Kita juga akan mengundang OPD terkait untuk meminta pertimbangan terkait penataan kembali Bulak Sawah,” ujar Ketua BPD Rejasari Enceng Satiman, Selasa 8 Agustus 2023.
Baca Juga:Camping di Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Cocok untuk yang Suka Backpacker, Nikmati Sejuknya Suasana dan Pemandangan LautKota Banjar Punya Pemusatan Latihan Tenis Lapangan untuk Anak-Anak, di Sini Lokasinya
Enceng Satiman menaruh harapan besar terhadap keberadaan kawasan kuliner Bulak Sawah. Selain untuk membantu perekonomian masyarakat, juga menambah pendapatan asli desa (PADes).
Maka, kata dia, penataan kawasan Bulak Sawah perlu dilakukan. “Kami harap adanya standar saung yang seragam, standar kualitas barang yang dijual memiliki kesehatan dan gizi. Nanti kita juga berharap dari dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap makanan yang dijajakan pedagang,” kata Enceng.
Lebih lanjut, Enceng Satiman mengatakan, harus ada standarisari harga, sehingga tidak terlalu mahal tetapi tetap menguntungkan bagi para pelaku usaha Bulak Sawah. Standarisasi harga untuk upaya peningkatan pelayanan kepada pengunjung.
“Kondisi sepinya pengunjung itu selain penataan yang kurang indah, persaingan harga menjadi faktor lain pengunjung berkurang. Maka kami minta agar ada standar harga, tidak terlalu mahal tetapi menguntungkan pedagang,” ujarnya.
“Selain itu juga adanya pola pelayanan customer existing, dimana pelanggan adalah raja, sehingga para pembeli merasa dihargai dan diberikan keramahan,” tambah Enceng.
Sebagian Aset Milik Pemkot, Pemdes Rejasari Kebingungan Soal Penataan Kawasan Bulak Sawah
Enceng menambahkan, status Bulak Sawah yang sebagian merupakan aset Pemkot Banjar membuat pemerintah desa tidak bisa membuat Perdes terkait pengelolaan kawasan kuliner tersebut.