CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pengamat Sosial Politik Ciamis Endin Lidinillah mengatakan saat ini banyak kabupaten/kota yang kondisi keuangannya sedang tidak sehat. Alias mengalami defisit. Kondisi ini juga terjadi pada APBD Kabupaten Ciamis 2023. Menurut data Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengalami kekurangan Rp. 204,42 miliar
Kondisi APBD yang defisit, memang bukan kondisi ideal bagi pemda dan masyarakat Ciamis. Tetapi masyarakat Ciamis juga tidak perlu hawatir, sebab pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan menghadapi defisit APBD.
“Misalnya dengan menetapkan batas maksimal defisit APBD serta membuka skema penerimaan pinjaman daerah dalam struktur APBD untuk menutupi defisit tersebut dengan persyaratan tertentu. Salah satunya wajib mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang. Partisipasi masyarakat adalah memastikan pinjaman tersebut digunakan Pemda untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dasar masyarakat,” papar Endin dalam rilis yang diterima Radar, Kamis (27/7/2023).
Baca Juga:Kadesnya Maju Jadi Caleg, Desa Sukaraja Kabupaten Ciamis Diisi PenjabatTernyata Ini Alasan Para Kepala Desa di Kabupaten Ciamis Nyaleg dan Mundur dari Jabatan Kepala Desa
Endin menyampaikan, dibalik defisit APBD, ada defisit lain yang perlu dihawatirkan publik Ciamis. Yaitu defisit pikiran-pikran besar tentang kemandirian fiskal daerah, dari para pemimpin atau pun calon pemimpin Ciamis di masa yang akan datang.
Karena selagi indeks kemandirian fiskal, yang merupakan prosentase PAD terhadap total Pendapatan daerah, masih di bawah 50 persen, maka selama itu ketergantungan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat akan terus terjadi. Akibatnya ketika pemerintah pusat mengalami kesulitan anggaran, akan berimbas kepada Pemda Ciamis.
“Saya mengajak kepada para calon pemimpin yang akan berlaga pada pemilu dan Pilkada 2024 nanti berkompetisi membangun pikiran besar kemandirian fiskal Ciamis. Dan, menawarkannya kepada masyarakat, dan masyarakatpun semestinya menjadikan tawaran pikiran-pikiran besar calon pemimpin itu sebagai parameter untuk menentukan kepada siapa suaranya akan diberikan,” paparnya.
Disamping mengkonstruksi pikiran besar tentang kemandirian fiskal, kata dia, pemerintah juga dengan secara bertahap perlu menaikan prosentase PAD terhadap pendapatan daerah.
Dalam hal ini, para calon pemimpin di masa depan bukan hanya perlu memaparkan strategi pertumbuhan ekonomi Ciamis, tetapi juga pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat.