Faktor lainnya ada surat sakti orang berkuasa. Tidak sedikit pejabat legislatif dan eksekutif yang membantu oleh pihak yang berkepentingan untuk bisa masuk ke sekolah negeri favorit. “Meskipun katanya PPDB dikawal oleh ombudsman dan saber pungli, tetap saja praktek itu masih berjalan,” ujarnya.
Di sisi lain, perlu ada nilai jual sekolah swasta. Harus diakui, keunggulan dan nilai jual sekolah menentukan tingginya kepercayaan orang tua dan peserta didik untuk bersekolah di sekolah swasta.
Tidak sedikit sekolah swasta yang kebanjiran siswa, meskipun dengan biaya mahal. Orang tua berani menebak berapa pun biaya masuk dan biaya bulanan, karena sekolah sudah dipercaya dan difavoritkan karena tampil beda, memiliki keunggulan yang bisa dijual.
Baca Juga:Dosen Penjas Unsil Tasikmalaya Bekali Karang Taruna Desa Setiawaras Tips Tangani Cedera OlahragaPenyandang Disabilitas Kota Tasikmalaya Dilatih Cara Mengoperasikan Komputer oleh STMIK DCI dan Disnaker
“Artinya untuk sekolah swasta dapat dipastikan berlaku hukum ada mutu terbaik berjaya dan tidak ada nilai jual pasti gulung tikar,” katanya.
Selanjutnya ada sekolah swasta agar bisa diminati dengan trik manajemen, misalnya ada sekolah atau madrasah swasta yang menerima peserta didik baru dengan iming-iming gratis baju seragam, dan iming-iming lainnya. Cara ini mungkin baik di saat awal, tetapi tidak inovatif dan tidak memiliki motivasi permanen.
Lebih lanjut, pengaturan PPDB antara sekolah di bawah pemerintahan daerah (SMP) dengan Kementerian Agama atau madrasah (MTs) tidak seragam, baik tata cara maupun waktunya. Meskipun berpedoman kepada Permendikbud yang sama.
“MTs sering kali inovatif dan kreatif dengan cara mencuri start PPDB, bahkan di saat lulusan SD MI masih duduk di awal kelas VI. Tetapi, seakan ada pembiaran dari pemerintah,” ujarnya.
Dari sekian banyak masalah dan penyebab, sejatinya pihak pemerintah sebagai regulator dalam PPDB melakukan kajian dan tindakan nyata. Sehingga masalah PPDB yang selalu muncul setiap tahun tidak selalu berulang.
“Pihak pemerintah legislatif dan eksekutif sejatinya mengevaluasi dan segera mengambil tindakan nyata agar tidak semakin banyak SMP swasta yang gulung tikar alias ditutup karena kekurangan siswa,” katanya.
Kemudian, untuk pihak yayasan dan pengelola sekolah swasta mestinya segera berbenah diri dengan melakukan inovasi belajar dari sekolah swasta lainnya yang diunggulkan dan tetap diminati masyarakat, meskipun dengan biaya yang tidak murah.