SMP Swasta Kota Tasikmalaya Kian Terancam, Ini Kata Akademisi

“Maka sekolah negeri selalu dijadikan pilihan prioritas, bahkan orang tua sekuat tenaga dan pikiran berusaha memilih sekolah negeri,” katanya.

Misalnya ingin menyekolahkan di kota selalu menjadi buruan setiap orang tua. Sekalipun berbasis zonasi, mereka yang jauh di sana berlomba-lomba bahkan sering menghalalkan segala cara dengan mengubah Kartu Keluarga (KK) hanya untuk mendapatkan posisi di sekolah kota.

“Tak sedikit skor zonasi mereka hanya 10 meter ke sekolah di alun-alun, meskipun yang sebenarnya mereka nun jauh di sana. Zonasi diperparah dengan adanya oknum pemerintah yang dengan mudah menjual jasa pembuatan KK baru. Bahkan diduga, bukan zonasi yang dijadikan dasar, tetapi “donasi” alias cuan,” ujarnya.

Baca Juga:Dosen Penjas Unsil Tasikmalaya Bekali Karang Taruna Desa Setiawaras Tips Tangani Cedera OlahragaPenyandang Disabilitas Kota Tasikmalaya Dilatih Cara Mengoperasikan Komputer oleh STMIK DCI dan Disnaker

Kemudian, lemahnya pengendalian dan pemetaan dari pihak pemerintah tentang pengaturan jumlah rombongan belajar di sekolah negeri. Di sekolah negeri sesuai ketentuan standar proses  dibatasi menerima 11 rombongan belajar dengan diisi per rombel 32 siswa. SMP negeri pada umumnya sudah mentaati peraturan ini.

“Tetapi pemerintah tidak peka dengan akar masalah berupa kesenjangan SMP swasta dan negeri. Seharusnya, sekalipun SMP negeri dan SMP swasta unggulan boleh menerima maksimal 11 rombel, pemerintah harus melakukan pengendalian dengan mengurangi jumlah daya tampung di SMP negeri atau SMP swasta unggulan,” katanya.

Selanjutnya, pemerintah belum berpihak ke sekolah swasta secara penuh. Sekolah swasta dibiarkan hidup seadanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi bantuan fisik yang lebih banyak ke sekolah negeri. Bahkan tidak banyak pemerintah membantu guru PNS di sekolah swasta, bahkan beberapa guru PNS beramai-ramai pindah ke negeri.

“Dengan adanya itu, jangan heran jika kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah swasta berkurang,” ujarnya.

Apalagi kalau dipandang secara ekonomi dan akal sehat, orang tua dan masyarakat akan memilih gratis.  Sehingga sekolah negeri yang dipandang lebih baik dalam segala hal. “Jika saja pemerintah mau memberikan nilai lebih kepada sekolah swasta. Maka dipastikan sekolah swasta akan bisa tetap hidup dan berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan,” katanya.