Pemkot Banjar akan melakukan segala cara dalam mengatasi persoalan Pemkot Banjar defisit anggaran. Namun tidak sampai harus berutang.
Langkah ke depan akan dilakukan efisiensi kegiatan setiap OPD agar defisit anggaran dapat ditekan. “Efisiensi kegiatan, kalau tidak mau direm kegiatan dan belanja ancaman TPP,” kata Asep.
Tak hanya soal kebijakan Permenkeu 211 dan 212, Asep Mulayanamenambahkan kebijakan cash flow juga mengalami perubahan. Dimana Dana Bagi Hasil sebelumnya dibagi secara rata tiap per triwulan. Sekarang tidak.
Baca Juga:Gua Kaca, Wisata Alternatif di Kabupaten Pangandaran, di Atasnya Ada Bukit GalauHajat Bumi Pulo Majeti Kota Banjar Bakal Dimeriahkan Charly Hingga Desy Ratnasari
Sebelumnya, Pemkot Banjar defisit anggaran. Kondisi itu tidak hanya di Kota Banjar, tetapi sejumlah daerah mengalami hal serupa dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Pemerintah berusaha mencari solusi agar persoalan anggaran daerah dan perekonomian masyarakat tetap aman dan kondusif.
“Keuangan, anggaran, yang penting ibu gak mau pinjem. Tidak mau meninggalkan utang, walaupun diperbolehkan. Tapi mudah-mudahan bisa kita ada solusi,” ujar Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, Jumat 21 Juli 2023.
Kondisi keuangan ataupun anggaran di Pemkot Banjar defisit anggaran. Wali kota meminta siapa saja ataupun ASN menerima kondisi tersebut.
“Sekarang defisit, mudah-mudahan sekarang ASN dan siapa saja bisa menerima ini. Dan mungkin kita lihat, siap-siap saja untuk TPP ASN jadi 50 persen, misalnya. Berdoa saja,” ucap Hj Ade Uu Sukaesih.
Meski defisit, wali kota meminta setiap kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) tetap menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. (*)