TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sekitar 300 orang tua siswa SDN 3 Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya menggeruduk pihak sekolah, Sabtu (27/7/2023). Mereka menyoal uang tabungan siswa yang tak kunjung dicairkan.
Persoalan ini sudah terjadi sejak Juni 2023 kemarin di mana biasanya para orang tua siswa mencairkan uang tabungan tersebut sebelum proses kenaikan kelas. Namun pihak sekolah mengaku tidak memegang uang tabungan tersebut.
Dijelaskan bahwa uang tersebut dikuasai oleh eks Plt Kepala SDN 3 Pakemitan berinisial IS. Pihak sekolah pun sempat memfasilitasi pertemuan dengan IS yang mengaku siap untuk membayar.
Baca Juga:Ketua Barhu Jawa Barat Ingatkan Warga Agar 3 Caleg PAN Ini MenangSekda Bilang Ini Soal Beredarnya Spekulasi Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II Kota Tasikmalaya
Namun realitanya, sudah 4 kali kesepakatan IS tak kunjung dibayarkan juga. Terakhir, dia menyanggupi akan membayar tanggal 20 Juli 2023 yang nyatanya tidak terjadi.
Para orang tua pun mengambil langkah mendatangi ke sekolah yang kemudian diarahkan berkumpul di GOR Desa Pakemitan Kidul. Mereka pun dipertemukan dengan Komite, pihak SDN 3 Pakemitan, perwakilan Dinas Pendidikan dan juga unsur muspika.
Kendati demikian, musyawarah ini pun tidak membuahkan hasil, di mana pihak komite menuturkan sudah ada komunikasi dengan IS. Disebutkan eks Plt Kepala sekolah yang sudah pensiun itu meminta waktu lagi sampai tanggal 30 Juli.
Koordinator Orang Tua Dodi Kurniadi mengatakan pihak sebetulnya tidak mau lagi ribet mengejar IS. Karena otang tua pada prinsipnya menitipkan uang itu ke pihak sekolah. “Orang tua itu kan menitipkan uang melalui murid ke Wali Kelas,” ucapnya.
Jika sampai 30 Juli nanti tidak juga ada perkembangan baik, para orang tua menuntut pihak sekolah mengambil jalur hukum. Karena pihaknya sudah lelah mengejar IS yang dari awal tidak ada urusan dengan mereka. “Orang tua jangan dibawa-bawa lah, sudah capek,” ucapnya.
Pihaknya pun berencana melakukan gerakan lagi jika uang tabungan itu tidak juga dibayarkan. Termasuk ke Pemkab sebagai pimpinan daerah dan juga Dinas Pendidikan. “Akan ada aksi lanjutan,” terangnya.