BANDUNG, RADARTASIK.ID – Digitalisasi pajak yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) dapat mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak.
Bapenda Jabar gencar melakukan upaya digitalisasi pajak terhitung sejak 2015. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam hal membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah dengan berbasis kepada layanan digital.
Untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), upaya pendekatan kepada masyarakat mesti dilakukan secara bijak.
Baca Juga:Liverpool Diskon Harga Jual Thiago Alcantara, Lini Tengah The Reds Dirombak Total, Siapa yang Berminat?Siap-Siap! Pembebasan Lahan Tol Garut Berikutnya di 2 Kecamatan, 8 Desa Masuk Proyek Tol Getaci Termin 1
Menurut data Bapenda Jabar, dari 24 juta kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat, hanya sekitar 10,6 juta yang aktif membayar pajak.
Dari data Bapenda Jabar itu bisa terlihat ada pendapatan pajak yang hilang dari 13 juta lebih kendaraan.
Maka dari itu, Bapenda Jawa barat mulai mengupayakan kemudahan untuk membayar pajak melalui digitalisasi pajak.
Adapun 5 komponen pajak antara lain PKB, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Untuk meningkatkan pendapatan dari 5 sektor pajak itu, Bapenda Jawa Barat juga membuat terobosan sistem pajak, baik untuk PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, maupun pajak rokok. Tujuan utamanya untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak.
Gubernur Jabar mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan pendapatan daerah dengan menyeimbangkan antara pragmatisme dan idealisme, kemudian melakukan digitalisasi.
”Selama 5 tahun, Jawa Barat dengan going digital pendapatan daerah dari pajak kendaraan naik 3 kali lipatnya, dengan berbagai pintu-pintu digital,” tutur Kang Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil.