TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID –Dalam proses PPDB, sekolah selalu menyisakan kuota diskresi di luar PPDB secara normal. Alasannya, kuota itu untuk mengakomodir siswa dengan kondisi tertentu.
Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA dan SMK negeri di Kota Tasikmalaya sudah selesai. Di mana 1.865 siswa berhasil masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, kuota zonasi di semua SMA sudah terpenuhi. Bahkan sebagian siswa harus rela mengambil alternatif kedua yakni mendaftar di sekolah swasta.
Baca Juga:Siasat Numpang KK Selalu Ada di Tasikmalaya, PPDB Perlu Dievaluasi Untuk 2024Kota Tasikmalaya Targetkan Dapat Adipura Tahun 2024, Harusnya Lebih Serius Tangani Sampah
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XII Disdik Provinsi Jawa Barat Dedi Suryadin mengatakan bahwa proses PPDB terbilang sudah selesai. Diakuinya bahwa banyak sekolah yang overload di mana pendaftar melebihi kuota yang ditentukan. “Ya mau tidak mau ambil sekolah swasta,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (11/7/2023).
Berdasarkan data di website PPDB Provinsi Jawa Barat, masing-masing sekolah memiliki kuota PPDB berbeda, termasuk untuk jalur zonasi.
Paling banyak yakni SMAN 7 Tasikmalaya dengan kuota PPDB 408 siswa dan 204 di antaranya jalur zonasi. Begitu juga dengan SMAN 10 Tasikmalaya dengan kuota yang sama yakni 408 siswa, bedanya untuk jalur zonasi 210 siswa.
Sementara kuota paling sedikit yakni di SMAN 9 Tasikmalaya dengan kuota PPDB 304 siswa. Sementara untuk jalur zonasi sebanyak 50% yakni 152 siswa.
Disinggung soal penentuan kuota, Dedi mengatakan hal itu sebagaimana ajuan dari sekolah. Pihak sekolah menyesuaikan dengan kemampuan menampung, khususnya urang kelas. “Bukan kami yang menentukannya,” terangnya.
Dari informasi yang dihimpun Radar, di samping kuota PPDB masing-masing sekolah masih menyisakan sisa kursi. Hal ini membangun opini sisa kursi tersebut jadi lahan transaksional.
Dedi mengakui kalau biasanya sekolah memang menyisakan kuota yang dia sebut dengan istilah diskresi. Hal ini untuk mengantisipasi overload ketika ada siswa yang tinggal kelas, atau kebutuhan mendesak lainnya. “Tapi itu pun tidak banyak, paling banyak 10%,” terangnya.(*)