“Kalau mau data pembanding, sekaligus saja dari berbagai aspek instrumen biar benar-benar akurat, dan nantinya bantuan menyasar ke sasaran lebih tepat,” lanjut Pengurus IKA PMII itu.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi berpendapat, bahwa penanggulangan kemiskinan sejatinya bukan hanya soal akurasi data kemiskinan saja. Upaya intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan lewat program kegiatan dinas juga harus dievaluasi.
“Kemarin contohnya, di Tamanjaya RW 7 Kecamatan Tamansari. Kami dengan tokoh, DKM, mewacanakan program untuk tanam jagung. Mereka tidak mau, hanya sekadar mendapat bantuan untuk menanam komoditas. Tapi juga kemana pemasarannya nanti kalau jagung sudah tumbuh. (Ini) jadi persoalan tersendiri,” kata Muslim.
Baca Juga:Akhirnya, Jalan Gang Sepanjang 200 Meter di Cibaregbeg Kini Enak Dilalui64 PPPK Tenaga Kesehatan Dilantik, Ini Pesan Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah
Menurut dia sejatinya masyarakat sendiri tidak ingin terjerembab dalam kemiskinan. Juga tidak malas untuk mencari penghidupan.
Hanya saja sering kejadian, ketika warga mendapat program pemerintah, pengawalan programnya tidak dilakukan sampai tuntas. Hanya sebatas tahap administrasi saja.
“Artinya program-program yang digulirkan Pemkot harus sudah bicara apa output, outcome, impact. Bukan sebatas diimplementasikan, administrasi pelaporannya aman. Masyarakat penerima program ya begitu lagi, tidak ada perubahan signifikan,” papar Ketua DPC PDIP itu.
Dia menyebut bahwa selama ini sudah banyak program yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat. Baik pemberdayaan sektor pertanian, bantuan permodalan UMKM dan lainnya.
Namun karena orientasinya hanya sebatas pelaksanaan dan sukses sampai tahap pelaporan pertanggungjawaban, maka tidak ada output yang benar-benar nyata dari program itu.
“Ini mesti jadi koreksi, supaya program bantuan tidak sebatas tepat sasaran tapi tepat guna,” tegas Muslim.(*)