“Dalam penetapan lokasinya untuk saat ini belum mengetahuinya secara pasti. Kalau memberikan informasi belum pasti nanti saya yang dikejar oleh masyarakat,” katanya.
Lalu, untuk menjaga masyarakat dari kejaran calo tanah. Sebab, saat ini sudah banyak para calo tanah memanfaatkan adanya Tol Getaci di wilayahnya. “Para calo tanah yang sudah masuk ke desa banyak, hingga sudah melakukan menawar tanah. Oleh karenanya, agar tidak ada jual beli tanah antar calo dan masyarakat, saya tutup agar masyarakat jangan sampai dirugikan,” ujarnya.
Selain itu dalam mempermudah nantinya proses pembebasan lahan untuk Tol Getaci, pihaknya tidak secara khusus untuk segera mengurus tanahnya. Namun pemerintah Desa Cintaraja bisa mengurusnya, yang terpenting jelas kepemilikan.
Baca Juga:Kontingen SMP Kota Tasikmalaya Juara Umum Pentas PAI Jabar, Dua Siswa Melaju ke Tingkat Nasional17 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Terlewati Tol Getaci, Ini Nama-Nama Desanya
“Karena yang dibutuhkan saat pembebasan lahan, pemilik tanah harus menyiapkan sertifikat tanah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Kartu Tanda Penduduk (KTP),” katanya.
Apalagi saat ini ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Itu sebagai jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat.
“Namun saya paling mengarahkan secara umum bagi masyarakat Cintaraja yang memiliki tanah harus membuat SPPT. Karena untuk mengetahui besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhutang kepada wajib pajak,” ujarnya.
Kepala Desa Cikadongdong Ali Barkah memastikan bahwa wacana Tol Getaci lewat Desa Cikadongdong benar adanya. Sebab waktu itu, pernah adanya pengumpulan perwakilan pemerintah desa yang terkena dampak Tol Getaci di Hotel Horison Tasikmalaya tahun 2020.
“Memang benar sudah ada pengumpulan pemerintah desa terkait adanya Tol Getaci,” katanya.
Sedangkan kalau resmi penetapan lokasi di Desa Cikadongdong belum ada. “Untuk sekarang belum ada tindaklanjut, sehingga patok belum ada,” ujarnya.
Efek dari Desa Cikadongdong terkena Tol Getaci, saat ini banyak yang membujuk masyarakat agar tanahnya dijual. Ada yang mengaku atas nama individu hingga perseroan terbatas.