TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemkot Tasikmalaya akan memadupadankan data kemiskinan dan stunting setelah menerima data hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Mahasiswa IPDN.
Selama kurang lebih 2 pekan terakhir, 1.098 praja yang bertugas di 69 kelurahan telah menyelesaikan verifikasi data kemiskinan dan stunting 100 persen.
Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah menuturkan data yang dikumpulkan para mahasiswa itu akan diolah supaya menemukan acuan data riil untuk dilakukan intervensi melalui program atau kebijakan.
Baca Juga:Gempa 6.4 SR Mengguncang Yogyakarta, Getarannya Terasa Sampai Jawa BaratNiat Hati Mengambil Jaring yang Hanyut, Kakek 60 Tahun Ini Malah Terbawa Arus Sejauh 1,5 Kilometer
“Prinsipnya sekarang sudah ada data, mulai kategori sangat miskin, miskin dan rentan miskin. Siapa saja, titiknya dimana, foto rumahnya seperti apa, dan variabel lainnya lewat verifikasi kemarin dari aplikasi kelom (Kelurahan on Mobile),” katanya usai melaksanakan salat ied di Masjid Agung, Kamis (29/6/2023).
Pihaknya bersyukur Kota Resik tempatnya bertugas bisa diberikan kepercayaan untuk praktik lapangan para mahasiswa IPDN. Sehingga bisa memberikan kontribusi bermanfaat salahsatunya data kemiskinan dan stunting untuk membantu Pemkot dalam memberikan tritmen.
“Selanjutnya akan diverifikasi kembali dengan BPS supaya bisa menemukan angka data riil dan di-treatment berbasis data, baik itu kebijakan, kepada siapa dilakukannya semua berdasarkan data,” harap dia.
Sebelumnya, Rektor IPDN Hadi Prabowo menuturkan para praja tidak sebatas praktik lapangan di Kota Tasikmalaya.
Melainkan menghasilkan sesuatu, yang bisa menunjang Pemkot dalam mengoptimalkan kinerja birokrasinya. Salah satunya membantu verifikasi data kemiskinan dan stunting.
“Di sini Pj wali kota mampu melakukan inovasi, supaya data di wilayahnya tervalidasi dengan akurat,” kata dia disela penutupan magang Madya III di Bale Kota, Selasa (27/6/2023).
Ia berharap kontribusi praktik lapangan mahasiswa IPDN di Kota Tasikmalaya bisa memberikan hasil yang optimal. Sehingga bisa membantu upaya pemerintah dalam menggulirkan kebijakan yang tepat sasaran.