TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PDI Perjuangan H Denny Romdony menilai Pemkot Tasikmalaya kurang bijak dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial. Pasalnya masih banyak program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentunya menggunakan anggaran. Dari mulai acara rapat sampai dengan pembangunan skala besar yang idealnya memberikan manfaat.
Secara pribadi, H Denny mengaku heran karena pemkot masih saja menyelenggarakan acara-acara seremonial. Salah satunya peresmian pembangunan yang menurutnya kurang penting. “Itu kan acara seremonial saja,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Kamis (22/6/2023).
Baca Juga:Anggota DPRD Porvinsi Jawa Barat dari PKS Drs KH Tetep Abdulatip Sosialisasikan Perda Pengelolaan SampahDisepakati, 161 Data Pemilih Tak Jelas di Tasikmalaya Tetap Masuk DPT Pemilu 2024
Hal ini tentunya tidak singkron dengan kondisi keuangan daerah yang defisit. Karena logikanya, ketika keuangan sedang menipis tentunya anggaran diprioritaskan untuk hal-hal penting. “Katanya defisit, tapi masih saja ada kegiatan-kegiatan seremonial,” ucapnya.
Meskipun penggunannya bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, namun ada beban moral yang harus diperhitungkan. Apalagi jika kegiatan-kegiatan seremonial itu mrmakan biaya yang tidak sedikit. “Itu kan pakai anggaran, artinya pemkot melakukan pemborosan,” ucapnya.
Padahal, banyak program yang menurutnya lebih penting dan bermanfaat untuk masyarajat. Bisa itu pembangunan infrastruktur atau pun pemberdayaan. “Banyak lah yang out put-nya lebih jelas untuk masyarakat,” tuturnya.
Pihaknya meminta Pemkot bisa bijaksana dalam penggunaan anggaran. Salah satunya dengan menghentikan kegiatan-kegiatan seremoni yang tidak memiliki substansi. “Nggak usah lah ada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat,” imbuhnya.
Apalagi ketika ada program-program pemerintah yang terkendala karena keterbatasan biaya. Tentunya hal tersebut akan menjadi dagelan karena Pemkot masih bisa menggelar kegiatan seremonial. “Kalau keuangan memang memadai dan program-program prioritas sudah selesai boleh lah, tapi kan realitanya tidak begitu.” Tuturnya.(*)