TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan penataan pedestrian Jalan Cihideung tidak akan ada habisnya selama Pemkot mempertahankan PKL tetap di lokasi. Maka dari itu, solusinya adalah relokasi ke tempat yang masih representatif.
Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tasikmalaya H Abun Bunyamin. Pihaknya sudah pernah menyampaikan rekomendasi relokasi PKL ke Pemkot Tasikmalaya. “Solusinya ya PKL harus dipindahkan,” ungkapnya kepada Radar, (13/6/2023).
Pasalnya selama PKL tetap ditempatkan di Jalan Cihideung, apalagi jumlahnya mencapai 231. Menurutnya mustahil Jalan Cihideung akan tertata sebagaimana yang diharapkan. “Belum lagi soal datangnya PKL-PKL baru,” ucapnya.
Baca Juga:Jenazah Eks Komandan Kapal Selam KRI Nanggala 402 Kolonel Iwa Kartiwa Dimakamkan di Tasikmalaya, Figur Yang Selalu Menjadi TeladanBegini Pencerahan Dewan Pers dan BNPT Soal Berita Radikalisme dan Terorisme Kepada Jurnalis
Kendati demikian, relokasi PKL jangan sampai membunuh penghidupan mereka. Penempatannya harus di lokasi yang memang potensial untuk berdagang. “Jangan sembarangan juga penempatannya,” ujarnya.
Dalam rekomendasinya saat itu dia menyarankan agar PKL dipindahkan ke eks Kantor Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya lokasi tersebut masih cukup menjanjikan untuk PKL berjualan. “Masih pusat kota, dan lokasinya juga sangat dekat dengan Jalan Cihideung,” ucapnya.
Tentunya langkah tersebut perlu komunikasi antar Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Karena dalam hal ini Kadin Kota pun melakukan koordinasi dengan Kadin Kabupaten Tasikmalaya. “Informasi terakhir sudah ada komunikasi tapi belum ada perkembangan lebih lanjut,” ucapnya.
Kadin pun berencana untuk kembali melakukan komunikasi dengan Pemkot Tasikmalaya. Supaya persoalan ini tidak terus berlarut dan memicu masalah baru. “Kalau memang belum ada perkembangan ya kita akan tanyakan lagi ke Pemkot,” tuturnya.
Pihaknya mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Semerawutnya Jalan Cihideung akan menjadi objek isu untuk kepentingan politik. “Ya jadi bahan gorengan isu politik, pemkot bisa babak belur,” tandasnya.(*)