“Jadi harus proaktif upaya untuk mereformasi birokrasi. Eselon II, III dan IV banyak kosong. Kalau berat ekonomi dan kembali defisit, merger saja lah dinas yang ada. Efektifkan tugas dinas digabung agar efisiensi anggaran. Misal Dishubkominfo, Dinsosnaker digabung lagi. itu solusi ketika defisit besar, pendapatan kurang,” analisisnya.
Muslim melihat inflasi pada awal tahun menunjukan kondisi yang relatif berat. Pada bulan Maret sampai April 2023 tercatat angka inflasi relatif tinggi. Sampai bulan Juni ini masih di atas 3 persen.
“Belum seperti angka normal apabila dibandingkan Juni tahun lalu (year to year), nah ini kontan daya beli publik rendah, dan implikasinya ke pendapatan daerah,” telaah Muslim.
Baca Juga:STHG Jalin Kerjasama dengan PBH Peradi Tasikmalaya untuk Penempatan Mahasiswa MagangBirokrasi Kota Tasikmalaya Harus Segera Direformasi agar Tidak Banyak Isu Sana-Sini
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat juga menekankan pengisian jabatan pegawai yang kosong untuk segera dilakukan. Sebab hal itu turut berpengaruh pada kinerja. Terutama pada dinas-dinas penghasil PAD.
“Kita tidak berharap kondisi sama terjadi di tahun ini. Maka penyegaran sudah harus dilakukan, kami yakin Pj wali kota sudah cukup punya gambaran lah tentang peta potensi bawahannya. Tolong BKPSDM bisa proaktif mengawal prosedur hasil evaluasi kepala dinas kemarin, berikut pengisian kursi Eselon dibawahnya segera dieksekusi,” tegas Ketua Partai Demokrat itu.(igi)