TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi meminta pemerintah proaktif dalam menuntaskan kekosongan jabatan yang kosong.
Sebab dari informasi yang dia terima, hasil evaluasi terhadap 19 pegawai eselon II yang dilakukan beberapa waktu lalu, belum bisa diterapkan lantaran menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini dikarenakan Kota Tasikmalaya saat ini tidak dipimpin oleh kepala daerah definitif. Melainkan penjabat sementara yang ditunjuk Kemendagri.
Baca Juga:STHG Jalin Kerjasama dengan PBH Peradi Tasikmalaya untuk Penempatan Mahasiswa MagangBirokrasi Kota Tasikmalaya Harus Segera Direformasi agar Tidak Banyak Isu Sana-Sini
“Informasinya begitu (masih menunggu persetujuan Kemendagri, Red). Mestinya eksekutif khususnya BKPSDM proaktif lah, supaya segera ada pergeseran, pengisian kekosongan jabatan. Dampak dari ini, sudah menjalar kemana-mana,” keluh Muslim kepada Radar, Jumat (9/6/2023).
Lamanya kekosongan jabatan yang terjadi, menurutnya telah memberikan imbas kepada berbagai sektor. Terutama dari sisi kinerja pegawai. Instansi yang tidak punya pucuk pimpinan cenderung menunjukkan penurunan kinerja. Hal itu kemudian berimplikasi terhadap pelambatan capaian program yang dijalankan.
Sehingga, Muslim pesimis bahwa tahun 2023 akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut dinas penghasil. Selain karena aktivitas ekonomi masyarakat lesu, kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan program juga melemah.
“Bantuan Provinsi untuk infrastruktur itu berkurang signifikan, tahun ini hanya Rp 76-an miliar. Dimana tahun lalu bisa sampai Rp 400 miliar. Otomatis, banyak buruh harian lepas yang biasanya bisa bekerja dari kegiatan pemerintah, menganggur,” keluh Koordinator Komisi II dan III DPRD tersebut.
Belum lagi, lanjut dia, berdasarkan survei 65 persen warga miskin di Kota Tasikmalaya merupakan buruh harian lepas. Sangat mengandalkan sektor pembangunan yang biasanya digulirkan pemerintah.
“Kalau program pemerintah kurang mereka repot. Bisa dirasakan sekarang kan ekonomi stagnan. kemampuan kurban beda. Cek saja itu salah satu indikator lah. Biasa di kampung A sampai 4 ekor sapi, kemarin cek 2 ekor juga baru sepuluh orang katanya,” cerita Ketua DPC PDIP itu.
Ia menduga, targetan capaian PAD pun belum tertarik dengan efektif. Hal itu mempengaruhi cashflow kas daerah menjadi tidak stabil. Maka otomatis, program pemerintah yang sudah direncanakan pun, tak bisa digulirkan dengan efektif.