Demi Estetika Pedestrian Cihideung, Pemkot Harus Berani Ambil Risiko

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Demi terciptanya estetika Pedestrian Cihideung, Pemkot Tasikmalaya tidak bisa terus cari aman. Pj Walikota Tasikmalaya Dr Cheka Virgowansyah  bersma tim penataan harus berani ambil risiko.

Pemkot Harus Berani Ambil RisikoPemerintah Kota Tasikmalaya dituntut tegas dalam menjaga dan menata Jalan Cihideung. Meskipun ada potensi protes, hal itu merupakan risiko yang harus diambil.

Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat Asep WK yang mengaku jengkel dengan sikap Pemkot mengenai Jalan Cihideung. Pasalnya seolah bingung dalam menata estetika pedestrian Cihideung. “Solusinya kan jelas menerapkan rencana awal,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (8/6/2023).

Baca Juga:Adik Prabowo Subianto Akan Menyapa Warga TasikmalayaCegah Kasus “Staycation” di Tasikmalaya, Disnaker Bakal Bentuk Satgas

Melihat sikap Pj Wali Kota yang terkesan cari aman menurutnya menunjukkan tidak punya nyali. Artinya dia tidak mau ambil risiko terjadinya penolakan dengan konsep yang diterapkan. “Kalau persoalannya PKL ya itu risiko,” ucapnya.

Jika menyimak penjelasan Kepala Dinas PUTR H Dudi Mulyadi, lanjut Asep, konsep awal tidak juga menyingkirkan PKL dari Jalan Cihideung. Hanya saja konsep jualan mereka yang harus diubah demi estetika pedestrian Cihideung. “Kan memang masih mengakomodir PKL, tapi bukan begitu (pasang tenda) caranya,” katanya.

Pihaknya juga memahami, PKL tidak akan begitu saja mampu menyesuaikan. Namun tetap perlu ketegasan supaya mereka mau mengikuti sistem di kawasan pedestrian. “PKL juga jangan dibiarkan terus begitu-begitu saja,” ucapnya.

Maka dari itu fungsi pembinaan terhadap PKL harus betul-betul dilaksanakan. Supaya mereka mampu meningkatkan kualitas usahanya atau pola dagangannya agar lebih elegan. “Dari dulu memang tidak ada peningkatan (kualitas) PKL,” terangnya.

Untuk PKL yang memang tidak mengikuti sistem atau menyesuaikan konsep, maka persilakan untuk mencari tempat lain. Jangan sampai Pemkot kalah dengan PKL yang bandel. “Masa pemerintah kalah dengan PKL,” tuturnya.

Dengan membiarkan PKL menurutnya merupakan sikap yang tidak adil dari pemerintah. Karena lebih banyak hak masyarakat yang terampas juga, khususnya yang meninginkan terciptanya estetika pedestrian Cihideung. “Masa mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan memilih mempertahankan yang sedikit,” katanya.