TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerhati kebijakan anggaran pemerintah dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai Pj Wali Kota Cheka Virgowansyah belum mampu melakukan reformasi birokrasi.
Padahal reformasi birokrasi merupakan salah satu poin yang disematkan dalam rencana pembangunan daerah (RPD).
Indikator lemahnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, kata Nandang, bisa dilihat dari banyaknya kursi jabatan ASN yang kosong. Baik pada level eselon II, III maupun IV.
Baca Juga:Inflasi Kota Tasikmalaya Masih Tinggi, Pemkot Gelar Operasi Pasar Murah untuk Membantu MasyarakatBelum Punya Izin, Eh Sudah Berdiri, Satpol PP Langsung Gercep
Cheka sendiri dinilai lebih banyak mengerjakan poin-poin yang lebih ringan daripada membenahi birokrasi kepegawaian.
Seperti turun langsung menangani sampah dan lainnya. Padahal pekerjaan itu sudah ada dinas teknis yang berwenang menangani.
“Justru yang lebih prinsip dan utama dalam RPD, yaitu reformasi birokrasi. Meski urutannya nomor 5 dalam dokumen rancangan kerja, itu menjadi persoalan menahun di tubuh eksekutif,” ujarnya kepada Radar, Kamis (8/6/2023).
Sebagai seorang doktor ilmu pemerintahan, kata Nandang, Cheka seharusnya lebih mengedepankan penegakkan regulasi.
Ia pasti paham akan hal-hal yang prinsip untuk ditegakkan. Apalagi Cheka juga sebelumnya mengurusi persoalan SDM di Kementerian Dalam Negeri.
“Kemudian dia ASN tulen, bukan hasil produk politik pemilihan. Harusnya sangat bisa jalankan regulasi dalam upaya mereformasi birokrasi Kota Tasik,” tandas Nandang.
Pengajar Sekolah Politik Anggaran itu mengatakan urusan reformasi birokrasi di tubuh pemkot saat ini terkesan mandeg.
Baca Juga:IKA PMII Endus Nuansa Politis dalam Rencana Rotasi Mutasi Pegawai Pemkot TasikmalayaMetode Gasing Membuat Matematika Menjadi Lebih Mudah dan Menyenangkan
Banyak kursi jabatan strategis yang dibiarkan kosong dan tidak segera diisi dengan pegawai yang berkompeten.
“Yang munculnya baru permukaan. Meritokrasi, optimalisasi mal pelayanan publik. Sayangnya bagaimana me-rolling dan menempatkan pejabat tak kelihatan. Dia hanya ambil yang gampang, urus sampah,” seloroh Nandang.
Mulanya, Nandang mengaku berekspektasi tinggi terhadap Cheka. Sebagai utusan langsung Kemendagri, ia menduga Cheka akan bekerja dengan profesional menegakkan aturan dan melayani publik.
“Cheka belum dirasa perubahan di situ. Cenderung dia terjebak seremonial. Saya sayangkan tak berani ambil kebijakan strategis mengeksekusi kursi kosong, penempatan birokrasi diantaranya itu,” katanya.