“Maka tidak heran, dinas itu banyak bingung anggaran banyak disedot pokir. tinggal dilihat OPD kan punya target sendiri, programnya sendiri, sekarang terkesan malah intervensi ke ranah teknis akhirnya. Jadinya punya dewan A, sekian miliar, dewan B sekian miliar. Maka di sana jadi kaget lantaran seolah terjadi rivalitas yang tidak sehat soal proporsi,” keluhnya.
Fenomena ini, lanjut Nandang, mesti menjadi upaya perbaikan dan penertiban tata kelola keuangan daerah. Orientasikan untuk kebutuhan wajib dan layanan publik, bukan kepada pendekatan proyek yang kental persekongkolan.
Nandang mendorong publik lebih melek merespons fenomena ini. Membatasi kepentingan pengunaan APBD sebatas konsumsi yang menguntungkan elit dan merugikan masyarakat secara umum.
Baca Juga:Peringatan Harlah Pancasila di Ciamis, Bupati Ajak Tanamkan Semangat Gotong RoyongPernah Gagal di Tahun 2019, Mantan Sopir DPRD Ciamis Nyaleg Lagi
Dia pun menyinggung fenomena bocor data ini, disebabkan eksekutif yang mulai jengah akan kondisi penganggaran. Diharapkan tidak sebatas muatan politis tertentu, namun mesti direspons semua pihak untuk merestart kebijakan pengunaan anggaran lebih adil.
“Distribusi APBD lebih proporsional, rancangan anggaran lebih terbuka. Apalagi kalau sudah menyangkut adanya potongan. Tentunya bisa berimbas terhadap hasil kegiatan pembangunan yang diterima masyarakat,” telaahnya.
Momen ini diharapkan juga menjadi pijakan pj wali kota yang tidak berafiliasi terhadap kekuatan parpol manapun, guna membenahi sistem yang sudah menjadi penyakit akut di Kota Resik.