“Kalau kaitan pimpinan DPRD banyak usulannya, ya kita anggap wajar. Disamping mereka mesti menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan warga di dapil masing-masing, juga mengusulkan kebutuhan skala daerah lantaran para pimpinan merepresentasikan publik skup daerah (se-Kota Tasikmalaya, Red). Tentunya banyak usulan yang masuk ke pimpinan dibanding anggota,” paparnya.
Namun, terkait bercecerannya data usulan ke publik. Pihaknya menilai bakal memicu kegaduhan lantaran kondisi saat ini merupakan tahun politik. Selain itu, DPRD juga tengah menghadapi evaluasi pegawai yang dilakukan pemkot untuk keperluan rorasi mutasi.
“Kita harap adanya hal ini tidak memantik kegaduhan. Apalagi sampai seolah ‘saling sandera’ kepentingan. Kita masih menelusuri dan memang indikasinya mengarah ke hal-hal kepentingan tertentu,” telaah mantan Ketua KNPI itu.
Baca Juga:Nakes RSUD Serbu Instagram Pj Wali Kota Tasikmalaya Gara-Gara Insentif Belum CairBencana di Kota Tasikmalaya: Tembok Roboh Sampai Kebakaran Mobil
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim enggan memberikan keterangan ketika coba dihubungi Radar, untuk mengonfirmasi info bocornya dokumen Pokir tersebut. Termasuk soal dominasinya dalam mengusulkan program yang harus dijalankan pemerintah.(igi)