TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dokumen sejumlah usulan kegiatan yang bersumber dari Pokok Pikiran / Pokir anggota DPRD Kota Tasikmalaya menyebar di grup-grup Whatsapp masyarakat. Hal itu pun memancing perhatian sejumlah pihak.
Tidak sedikit yang berspekulasi tentang adanya indikasi ‘permainan’ dalam pengakomodiran usulan publik oleh anggota DPRD. Bahkan mencuat adanya isu dominasi Ketua DPRD dalam mengusulkan program yang disematkan di kegiatan dinas atau badan.
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menjelaskan kegiatan yang diusulkan anggota DPRD menggunakan pokir adalah atas usulan dari masyarakat. Usulan itu mereka himpun ketika melakukan reses.
Baca Juga:Nakes RSUD Serbu Instagram Pj Wali Kota Tasikmalaya Gara-Gara Insentif Belum CairBencana di Kota Tasikmalaya: Tembok Roboh Sampai Kebakaran Mobil
“Soal seberapa banyak dan seberapa besarnya, DPRD kan hanya menyampaikan ajuan publik berdasarkan hasil reses,” kata Muslim kepada Radar, Minggu (29/5/2023).
Ia menerangkan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan kebutuhan atau permohonan dari masyarakat. Tujuannya mendorong supaya usulan dari masyarakat terkait pembangunan di wilayah disampaikan kepada pemerintah untuk kemudian dijadikan program.
“Sesuai tugasnya kami di DPRD memiliki kewenangan mengusulkan ajuan publik yang tidak terakomodasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang),” jelas Ketua DPC PDIP tersebut.
“Konteks diusulkan itu ya kami sampaikan sebanyak-banyaknya. Adapun yang diakomodir berapa (jumlahnya), nah itu tentunya disesuaikan dengan urgensi programnya, kemampuan APBD, juga program yang linier dengan tahun tema pembangunan di tahun anggaran terkait,” ujar Politisi PKB itu.
Pria yang akrab disapa Jun itu, tidak menampik bocornya dokumen Pokir kepada masyarakat melalui grup Whatsapp. Sedangkan soal adanya dugaan dominasi pimpinan DPRD dalam mengusulkan program kegiatan, hal itu menurutnya belum bisa dipastikan. Apakah usulannya sudah direalisasikan atau baru sebatas usulan untuk tahun-tahun mendatang.