Denni Romdhony menyebut Pokir DPRD Kota Tasikmalaya merupakan kepentingan publik dan juga kebutuhan riil masyarakat. Pokir bukan kepentingan masing-masing anggota dewan. ”Makanya kita mempertanyakan itu,” ucapnya.
Dia menyebut jika eksekutif begitu mudah mengabaikan usulan-usulan legislatif apalagi kebutuhan masyarakat umum.
Denni Romdhony menegaskan para legislator tidak puas dengan jawaban eksekutif atas tindak lanjut Pokir DPRD. Jajaran pansus menekankan agar pokir menjadi perhatian serius ke depan dan menjadi prioritas.
Baca Juga:Jalani Rehab Ringan, Kadis Nyabu di Tasikmalaya Bisa Kembali Duduki Kepala Bappelitbangda?Jelang Man City vs Bayern Munchen: Thomas Muller Berpeluang Catat Sejarah Liga Champions
Menurut Denni Romdhony, eksekutif dan legislatif adalah penyelenggara pemerintahan yang mestinya bersinergi dalam menggulirkan kebijakan untuk kepentingan rakyat.
”Kita juga beri catatan atas sejumlah masalah di tahun lalu. Seperti temuan yang gatau itu sudah dikembalikan atau belum. Termasuk sikap eksekutif mau gimana persoalan kepegawaian jadi perhatian semua kalangan,” tutur Denni Romdhony.
Denni Romdhony menyatakan kondusivitas dan laju roda pemerintahan di daerah harus ekskutif dan legislatif pastikan dan realisasikan bersama-sama. ”Tolong lah, kami minta ini serius,” tutur politisi dengan sapaan akrab Udeng itu. (igi)